Majelis Nasional merencanakan Sidang Pertama periode ke-16 pada 6–25 April 2026, dengan sesi persiapan digelar pada Minggu sore, 5 April 2026. Rencana ini disusun untuk memastikan penggunaan waktu sidang lebih efisien sekaligus menyesuaikan dengan kemajuan penyelesaian berkas rancangan undang-undang dan resolusi.
Hal tersebut disampaikan dalam laporan Sekretaris Jenderal Majelis Nasional sekaligus Kepala Kantor Majelis Nasional, Le Quang Manh, pada sesi ke-55 Komite Tetap Majelis Nasional. Dalam Sidang Pertama, selain agenda yang lazim terkait struktur organisasi, personel, dan isu sosial-ekonomi, Majelis Nasional juga diharapkan menjalankan pekerjaan legislatif serta sejumlah urusan lain yang biasanya dibahas pada sidang reguler pertengahan tahun.
Menurut rencana, Sidang Pertama akan mempertimbangkan dan memutuskan sejumlah kelompok agenda, yakni: urusan organisasi dan kepegawaian; pembahasan 11 rancangan undang-undang dan resolusi hukum normatif—termasuk tambahan sesuai Resolusi No. 119/2026/UBTVQH15, yaitu Undang-Undang tentang Ibu Kota (revisi) serta Resolusi Majelis Nasional tentang mekanisme koordinasi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian sengketa investasi internasional; empat kelompok isi mengenai sosial-ekonomi, anggaran negara, dan pengawasan; serta sembilan kelompok isi yang laporannya telah diserahkan instansi terkait untuk dipelajari para anggota Majelis Nasional.
Program sidang disusun merujuk pada isi terbaru yang diproyeksikan akan disampaikan kepada Majelis Nasional serta Kesimpulan No. 226-KL/TW tertanggal 11 Desember 2025 dari Sekretariat Komite Sentral mengenai perbaikan metode kerja dan peningkatan efektivitas sistem politik. Penyusunan program terperinci ini ditujukan agar alokasi waktu sidang lebih efektif dan selaras dengan kesiapan dokumen.
Sidang akan dibagi menjadi dua fase. Fase pertama berlangsung 6–11 April 2026 dan difokuskan pada urusan organisasi serta kepegawaian, termasuk penyampaian usulan, laporan, dan pembahasan rancangan undang-undang serta resolusi di komite maupun sidang pleno. Fase kedua dijadwalkan 20–25 April 2026 untuk pembahasan dan pemungutan suara atas isu sosial-ekonomi serta anggaran negara di sidang pleno, sekaligus pemungutan suara guna mengesahkan undang-undang dan resolusi.
Di antara dua fase tersebut terdapat jeda delapan hari, 12–19 April 2026. Masa jeda ini disediakan agar lembaga penyusun dapat menuntaskan berkas yang belum diajukan pada fase pertama, serta merevisi dokumen yang telah dibahas berdasarkan masukan anggota Majelis Nasional. Dokumen kemudian diajukan ke Komite Tetap Majelis Nasional untuk memperoleh komentar dan penyempurnaan lanjutan, termasuk peninjauan bahasa, format, dan aspek teknis sesuai ketentuan, sebelum dikirimkan kepada anggota Majelis Nasional untuk pemungutan suara.
Untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi serta memudahkan pemilih dan masyarakat memantau jalannya sidang, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional mengusulkan perluasan siaran langsung. Selain sidang yang wajib disiarkan langsung di radio dan televisi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 9 Peraturan Prosedur Majelis Nasional, siaran langsung urusan kepegawaian diusulkan dimulai sejak rancangan Resolusi tentang pemilihan Presiden, Ketua Majelis Nasional, dan Perdana Menteri disampaikan, sebelum upacara pengambilan sumpah.
Karena Sidang Pertama periode ke-16 dijadwalkan lebih awal dari biasanya, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional juga meminta Komite Tetap Majelis Nasional dan Dewan Pemilihan Nasional mengarahkan instansi terkait agar mempercepat penyelesaian persiapan pascapemilihan. Langkah ini ditujukan untuk memfasilitasi pengiriman dokumen panggilan sidang—sekaligus permintaan pendapat atas agenda yang diusulkan—kepada delegasi terpilih sebelum sidang dibuka sesuai peraturan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menyatakan Komite Tetap Majelis Nasional mengapresiasi sikap proaktif dan tanggung jawab berbagai instansi dalam meninjau serta mengusulkan isi sidang. Ia menyebut pada dasarnya menyetujui rencana isi Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16, termasuk agenda penting pada fase pertama yang berfokus pada pekerjaan kepegawaian.
Ketua Majelis Nasional menjelaskan, fase pertama akan memusatkan perhatian pada urusan kepegawaian; mempresentasikan dan membahas di komite atau sidang pleno sejumlah rancangan undang-undang dan resolusi yang telah disiapkan; segera mempertimbangkan dan membahas program pengawasan Majelis Nasional untuk tahun 2027; serta mempresentasikan dan membahas di komite isu pembangunan sosial-ekonomi dan anggaran negara. Adapun fase kedua akan melanjutkan presentasi dan pembahasan rancangan undang-undang serta resolusi yang tersisa, serta melakukan pembahasan dan pemungutan suara di sidang pleno terkait sosial-ekonomi, anggaran negara, dan isu lainnya.
Terkait urusan kepegawaian, Tran Thanh Man menyatakan akan melapor pada sesi persiapan untuk menyampaikan agenda sidang agar dipertimbangkan dan disetujui sesuai dua opsi seperti sebelumnya. Ia juga menyetujui usulan siaran langsung televisi dan radio untuk segera dilaksanakan sejak rancangan Resolusi tentang pemilihan Ketua Majelis Nasional, Presiden, dan Perdana Menteri disampaikan, sebelum upacara pengambilan sumpah.
Untuk menjaga efisiensi, waktu penyampaian laporan dan rancangan undang-undang serta resolusi ditetapkan maksimal lima menit. Penyampaian laporan dan diskusi umum untuk topik dalam bidang yang sama juga akan diintegrasikan.
Ketua Majelis Nasional turut menekankan verifikasi kualifikasi delegasi perlu diselesaikan lebih awal sebelum sidang dimulai. Dengan demikian, delegasi dari provinsi dan kota dapat mengadakan pertemuan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua delegasi serta memperkuat organisasi Partai sejak dini.
Berkenaan dengan rancangan undang-undang dan resolusi dalam program legislatif 2026, Tran Thanh Man meminta lembaga penyusun segera merampungkan berkas dan dokumen, menyerahkannya kepada komite-komite Majelis Nasional untuk ditinjau, lalu dilaporkan kepada Komite Tetap Majelis Nasional untuk memperoleh komentar dalam batas waktu yang ditetapkan. Ia juga menegaskan berkas dan dokumen harus dikirimkan kepada anggota Majelis Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup arahannya, Ketua Majelis Nasional menilai waktu menuju sidang pertama periode baru tidak banyak, sementara jumlah isu yang dibahas sangat penting. Ia meminta lembaga, organisasi, dan unit terkait menunjukkan tanggung jawab, memaksimalkan waktu, bergerak cepat, berkoordinasi dengan baik, serta merencanakan secara cermat agar Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16 dapat terselenggara dengan sukses.
