Mahasiswa Unilak Kembali Demo, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana dan Audit Proyek Kampus

Mahasiswa Unilak Kembali Demo, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana dan Audit Proyek Kampus

Ratusan mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) menggelar demonstrasi jilid II di depan Gedung Rektorat, Pekanbaru, Rabu (6/5/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan kampus dan menuntut keterbukaan aliran dana yang dinilai selama ini tertutup.

Demonstrasi digerakkan Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU). Massa meminta pihak kampus membuka informasi pengelolaan dana secara transparan, karena minimnya keterbukaan dinilai memunculkan spekulasi di kalangan civitas akademika.

Salah satu sorotan utama mahasiswa tertuju pada proyek turap pagar kampus yang dilaporkan roboh berulang kali sebelum digunakan. Proyek tersebut diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah dan disebut mahasiswa sebagai simbol kekecewaan terhadap pengelolaan pembangunan di lingkungan kampus.

Kekecewaan mahasiswa disebut meningkat setelah beredar informasi bahwa kontraktor yang sama kembali dipercaya mengerjakan proyek pembangunan gedung belajar serbaguna dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Mahasiswa menilai keputusan itu janggal karena tidak disertai evaluasi terbuka terhadap proyek sebelumnya.

“Kami tidak akan mundur sebelum ada penjelasan dari rektor. Kami menuntut transparansi: ke mana perginya dana mahasiswa? Bagaimana mungkin kontraktor yang dinilai gagal masih kembali diberi proyek?” kata Munawar Harahap, Jenderal Lapangan GAMPU, dalam orasinya.

Selain persoalan anggaran dan proyek pembangunan, mahasiswa juga menyoroti aspek keselamatan. Mereka menyatakan khawatir proyek yang tidak dikelola secara optimal berpotensi membahayakan civitas akademika.

Kebijakan kenaikan biaya pendidikan, seperti SPP dan biaya wisuda, turut menjadi pemicu keresahan. Mahasiswa menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas yang diterima.

Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh proyek pembangunan dan kebijakan anggaran kampus. Mereka menilai langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Situasi sempat memanas ketika pihak kampus yang menemui massa bukan rektor, melainkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr Hardi. Kehadirannya dinilai mahasiswa belum menjawab substansi tuntutan. Mahasiswa juga menilai penjelasan yang disampaikan lebih bersifat pembelaan terhadap kebijakan pimpinan kampus, khususnya terkait proyek turap, ketimbang menawarkan solusi konkret.