Ratusan mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Gedung Rektorat, Pekanbaru, Rabu (6/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan kampus dan menuntut transparansi aliran dana yang dinilai selama ini tertutup.
Aksi ini digerakkan oleh Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU). Mereka menilai minimnya keterbukaan informasi memicu spekulasi di kalangan civitas akademika, sehingga diperlukan penjelasan terbuka terkait penggunaan dana kampus.
Salah satu sorotan utama mahasiswa tertuju pada proyek pembangunan turap pagar kampus yang dilaporkan roboh berulang kali sebelum digunakan. Proyek tersebut diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah dan menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap tata kelola pembangunan di lingkungan kampus.
Kekecewaan mahasiswa disebut semakin meningkat setelah beredar informasi bahwa kontraktor yang sama kembali dipercaya mengerjakan proyek pembangunan gedung belajar serbaguna dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Menurut mahasiswa, keputusan itu dinilai janggal karena tidak disertai evaluasi terbuka terhadap proyek sebelumnya.
“Kami tidak akan mundur sebelum ada penjelasan dari rektor. Kami menuntut transparansi, ke mana perginya dana mahasiswa dan bagaimana mungkin kontraktor yang dinilai gagal masih diberi proyek,” ujar Munawar Harahap, Jenderal Lapangan GAMPU, dalam orasinya.
Selain menyoroti proyek pembangunan, mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terkait aspek keselamatan. Mereka menilai proyek yang tidak dikelola secara optimal berpotensi membahayakan civitas akademika.
Mahasiswa turut mempersoalkan kebijakan kenaikan biaya pendidikan, termasuk SPP dan biaya wisuda. Mereka menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas yang diterima.
Dalam aksi itu, massa mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh proyek pembangunan dan kebijakan anggaran kampus. Mereka menilai audit diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi.
Situasi sempat memanas ketika pihak kampus yang menemui massa bukan rektor, melainkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr Hardi. Kehadiran perwakilan tersebut dinilai belum menjawab substansi tuntutan mahasiswa karena penjelasan yang disampaikan dianggap lebih bersifat pembelaan kebijakan dibandingkan solusi konkret.
