Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) kembali memanas seiring beredarnya informasi mengenai ketidakhadiran Rektor Unilak, Junaidi, di tengah tuntutan mahasiswa. Informasi yang beredar menyebut pimpinan kampus berada di luar negeri dan bahkan disebut sedang “healing”, situasi yang memicu kekecewaan di kalangan massa aksi yang berharap adanya dialog langsung.
Mahasiswa menilai ketidakhadiran rektor memperlebar jarak komunikasi antara pimpinan kampus dan mahasiswa, terutama ketika tuntutan yang mereka sampaikan berkaitan dengan isu keselamatan dan transparansi pengelolaan dana kampus.
Jenderal Lapangan GAMPU, Munawar Harahap, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Ia menuntut adanya audit terhadap proyek pembangunan gedung belajar serbaguna senilai Rp10 miliar dan mengaitkannya dengan kekhawatiran keselamatan menyusul insiden turap yang roboh sebelumnya. “Kami di sini pusing menagih kepastian keselamatan, tapi Rektor malah asyik jalan-jalan ke luar negeri! Ini sudah menyimpang dari fungsi utamanya. Seharusnya Rektor fokus mengurus akademik dan Tri Dharma, bukan malah sibuk bermain di area pembangunan yang merupakan urusan Yayasan. Kami mendesak aparat dan Yayasan segera mengaudit gedung 10 miliar itu sebelum memakan korban, jangan sampai roboh seperti turap kemarin!” ujarnya.
Selain menyoroti ketidakhadiran pimpinan kampus, mahasiswa juga kembali menekankan minimnya keterbukaan terkait penggunaan dana kampus. Mereka menilai tidak adanya laporan yang mudah diakses memperbesar dugaan pengelolaan yang tidak akuntabel.
Isu proyek turap yang roboh turut kembali mencuat. Mahasiswa mempertanyakan keputusan pemberian proyek baru berupa pembangunan gedung belajar serbaguna bernilai Rp10 miliar kepada kontraktor yang sama. Bagi mereka, persoalan ini dinilai bukan lagi sekadar kebijakan yang keliru.
Kenaikan biaya pendidikan yang disebut tidak diiringi peningkatan fasilitas juga menjadi salah satu pemicu kemarahan mahasiswa. Mereka menilai kampus semakin membebani mahasiswa tanpa memberikan transparansi yang memadai.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 28 April 2026. Mahasiswa menyatakan hingga kini belum ada respons yang berarti dari pihak kampus terkait tuntutan transparansi keuangan.
Dalam aksi terbaru, perwakilan yang menemui massa bukan rektor, melainkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. Hardi, S.E., M.M. Kehadirannya dinilai sebagian mahasiswa tidak meredakan situasi. Aliansi mahasiswa menyebut Dr. Hardi lebih banyak membela kebijakan rektor dan memberikan alasan terkait proyek turap yang roboh, ketimbang menyampaikan solusi yang dianggap konkret.
Massa aksi menyatakan tekanan akan terus berlanjut hingga ada jawaban yang jelas dan terbuka terkait tuntutan mereka, terutama menyangkut transparansi penggunaan dana dan kepastian atas isu keselamatan.
