Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendukung langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang membuka kegiatan dukungan implementasi program Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu (ILASPP) yang didanai Bank Dunia.

Menurut Heryawan, program ILASPP merupakan upaya strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan pertanahan dan tata ruang nasional agar lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.

“Program ILASPP menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertanahan kita agar lebih akuntabel dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Heryawan, Sabtu (16/5/2026).

Program tersebut merupakan kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pelaksanaannya, koordinasi intensif disebut diperlukan, terutama terkait aspek pengadaan dan pengelolaan keuangan, termasuk untuk mendukung target fiskal tahun 2026.

Heryawan menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga agar proses pengadaan berjalan transparan serta anggaran dikelola secara efektif dan akuntabel. “Sinergi antar instansi harus terus diperkuat, terutama dalam memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif serta akuntabel,” tegasnya.

Legislator Fraksi PKS yang juga Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu turut mengapresiasi penilaian positif Bank Dunia yang menyebut kinerja proyek ILASPP di Indonesia sebagai salah satu yang terbaik. Meski demikian, ia menilai tetap diperlukan ruang diskusi terbuka untuk mengatasi berbagai kendala strategi di lapangan.

Melalui dukungan teknis yang berjalan, Heryawan berharap program tersebut dapat mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat hingga akhir proyek pada 2029. “Keberhasilan program ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” katanya.