Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Lam Dong, Nguyen Hong Hai, memimpin rapat pada pagi 1 April untuk mendengarkan laporan Departemen Keuangan mengenai kemajuan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Provinsi Lam Dong periode 2021-2030 dengan visi hingga 2050. Rapat tersebut dihadiri pimpinan berbagai departemen, lembaga, serta unit konsultan usaha patungan.
Dalam laporan di rapat, Perusahaan BCG dan konsorsium konsultan menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka telah melakukan pertemuan dengan departemen, lembaga, dan daerah setempat serta melakukan survei lapangan guna memahami prioritas dan keunggulan Provinsi Lam Dong.
Menurut pemaparan konsultan, arah pengembangan Lam Dong ke depan dirancang mengikuti model “1 provinsi, 6 koridor, 7 wilayah, 18 klaster, dan 5 zona khusus”. Pengembangan tersebut disebut akan bertumpu pada inovasi, dengan upaya mengubah sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif baru melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Lam Dong juga diarahkan untuk didukung ekosistem hijau dan layak huni guna menarik talenta, ilmuwan, dan wisatawan.
Konsultan mengusulkan skenario pertumbuhan hingga 2030 pada tingkat moderat tinggi, dengan PDB diproyeksikan sekitar 10,5%–10,6%. PDB per kapita diperkirakan berada pada kisaran 200–205 juta VND per tahun. Pertumbuhan direncanakan berbasis sektor prioritas yang ditopang tiga pilar strategis baru, yakni sektor yang memanfaatkan sumber daya alam dan energi, inovasi dan teknologi, serta pariwisata dan layanan perkotaan.
Sejumlah departemen dan lembaga memberikan masukan untuk penyempurnaan penyesuaian rencana. Wakil Direktur Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup, Bui Thanh Ha, menyarankan agar konsultan mengategorikan berbagai jenis perencanaan sehingga target yang telah ditetapkan dapat dialokasikan secara tepat dan dievaluasi dengan jelas. Ia juga menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih perencanaan pada periode mendatang.
Masukan lain terkait perencanaan sumber daya mineral menyoroti perlunya pembaruan dan penilaian ulang terhadap sistem pabrik aluminium beserta infrastruktur pendukungnya agar perencanaan ke depan lebih terjamin. Di bidang energi bersih, Direktur Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nguyen Ba Ut meminta konsultan menyusun tahapan dan orientasi pusat energi beserta ekosistem di sekitarnya. Untuk industri hilir aluminium, ia menilai perlu ada keterkaitan yang lebih erat dengan pabrik aluminium serta zona atau klaster industri.
Dari sisi infrastruktur transportasi, Direktur Departemen Konstruksi Le Ngoc Tien menyatakan konsultan perlu segera memperbarui kerangka umum, skala, dan daftar rute transportasi untuk jalan nasional dan provinsi. Solusi peningkatan dan renovasi sistem transportasi juga diminta didefinisikan secara jelas. Terkait proyek jalan tol, ia menyebut jangka waktu penyelesaian perlu direvisi dan pelaksanaannya harus mengikuti perencanaan regional serta nasional agar rencana investasi dapat berjalan baik pada periode mendatang.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan penilaian bahwa setelah dua tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi periode 2021-2030 dengan visi hingga 2050, Lam Dong telah mencapai sejumlah hasil, termasuk pergeseran struktur ekonomi sesuai arah rencana, perkembangan infrastruktur sosial-ekonomi yang lebih serentak, serta perkembangan positif pada sistem kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat.
Namun, seiring meluasnya ruang lingkup pembangunan, implementasi rencana lama dinilai tidak lagi sesuai. Kondisi ini mendorong perlunya penyesuaian rencana untuk periode 2021-2030 dengan visi hingga 2050. Penyesuaian tersebut disebut bukan hanya kebutuhan hukum setelah penggabungan, tetapi juga peluang bagi Lam Dong untuk menegaskan posisi dan perannya di tingkat kawasan dan nasional, sekaligus mendefinisikan kembali visi pembangunan.
Departemen Keuangan melaporkan telah mengumpulkan masukan dari 15 departemen dan lembaga serta 86 dari 124 kecamatan, distrik, dan zona khusus. Berdasarkan masukan itu, Departemen Keuangan dan konsorsium konsultan telah berkoordinasi melakukan survei dan pekerjaan di berbagai wilayah.
Menutup rapat, Nguyen Hong Hai mengapresiasi profesionalisme dan tekad unit konsultan yang dalam waktu singkat dinilai pada dasarnya telah menyelesaikan draf penyesuaian rencana. Ia menekankan bahwa perencanaan tingkat provinsi harus memastikan kelayakan dan menghindari situasi rencana yang “ditangguhkan”. Karena itu, daftar proyek strategis utama provinsi hingga 2030 diminta ditinjau dan ditambah agar tidak ada yang terlewat.
Ia juga mengarahkan konsultan untuk bertukar informasi dan berkoordinasi dengan departemen terkait guna mengusulkan serta mengklarifikasi sejumlah isu, termasuk target penggunaan lahan, target populasi, orientasi target energi bersih, hingga industri pendukung aluminium.
Terkait jadwal, ia menyebut paling lambat 6 April Departemen Keuangan, berkoordinasi dengan unit konsultan, akan meminta pendapat dari provinsi tetangga dan masyarakat serta menyerahkannya kepada unit peninjau terkait. Pada saat yang sama, departemen khusus diminta memantau situasi secara cermat dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga untuk mengumpulkan umpan balik.
“Waktu semakin menipis, oleh karena itu departemen, daerah, dan unit konsultan harus bertindak dengan tekad dan ketegasan untuk memastikan perencanaan provinsi selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang layak,” kata Nguyen Hong Hai.
