Perdebatan tentang seberapa sering Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri mendadak menjadi bahan pembicaraan luas, lalu memuncak menjadi tren pencarian.
Ia menjawab kritik itu dengan membandingkan situasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang justru pernah dipersoalkan karena jarang bepergian.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Munas XVIII Hipmi di Lampung, Rabu (10/6/2026), ketika ia menyinggung perubahan geopolitik yang bergerak cepat.
Di titik ini, isu perjalanan luar negeri bukan lagi soal jadwal kenegaraan.
Ia berubah menjadi cermin kegelisahan publik tentang arah diplomasi, prioritas ekonomi, dan cara pemimpin menjelaskan keputusan di tengah ketidakpastian global.
-000-
Mengapa Isu Ini Menjadi Tren
Alasan pertama adalah sifatnya yang personal sekaligus politis.
Prabowo tidak sekadar membela kebijakan, tetapi mengungkit standar ganda yang pernah dialami Jokowi, sehingga publik melihatnya sebagai pertarungan narasi lintas era.
Alasan kedua adalah konteks global yang disebut Prabowo sendiri.
Ketika ia mengatakan dinamika geopolitik “begitu kacau” dan sulit membedakan kawan serta lawan, publik menangkap urgensi, sekaligus mempertanyakan konsekuensi.
Alasan ketiga adalah keterhubungan langsung dengan ekonomi dan dunia usaha.
Pernyataan itu keluar di forum Hipmi, ruang yang identik dengan investasi, pasar, dan jejaring, sehingga kunjungan luar negeri dibaca sebagai strategi membuka peluang.
-000-
Apa yang Sebenarnya Diperdebatkan
Di permukaan, kritik menyoal intensitas kunjungan.
Namun di bawahnya, yang diperdebatkan adalah definisi “hadir” sebagai pemimpin.
Apakah hadir berarti sering terlihat di panggung global, atau justru sering berada di dalam negeri untuk memastikan pelayanan publik dan stabilitas harga.
Prabowo menempatkan argumennya pada perubahan dunia yang cepat.
Ia menekankan perlunya menjalin hubungan baik dengan semua negara, sembari menegaskan Indonesia tidak terikat pakta militer apa pun.
Ia menyebut warisan politik luar negeri Indonesia sebagai nonaligned, nonblok, dan bebas aktif.
Kalimat-kalimat itu penting karena menandai batas: Indonesia ingin bergerak lincah, tetapi tidak ingin terseret menjadi bagian dari blok tertentu.
-000-
Nonblok sebagai Warisan, Bebas Aktif sebagai Pekerjaan Harian
Di Indonesia, “bebas aktif” sering terdengar seperti slogan.
Padahal, ia adalah kerja harian yang melelahkan, karena menuntut keseimbangan, konsistensi, dan komunikasi publik yang rapi.
Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mau terlibat pakta militer dengan siapa pun.
Pernyataan ini membaca ulang sebuah prinsip lama dalam situasi baru.
Di dunia yang relasinya cair, negara-negara menilai bukan hanya posisi, tetapi juga gaya hadir, frekuensi bertemu, dan simbol-simbol yang menyertai kunjungan.
Di sinilah kritik publik menemukan momentumnya.
Setiap perjalanan bisa dipersepsikan sebagai sinyal, dan setiap sinyal bisa dibaca berbeda, tergantung kecurigaan, harapan, atau trauma sejarah.
-000-
Riset yang Relevan: Mengapa Diplomasi Tatap Muka Masih Penting
Dalam studi hubungan internasional, diplomasi puncak atau summit diplomacy sering dipandang sebagai instrumen membangun kepercayaan.
Literatur juga membahas diplomasi personal, ketika pertemuan pemimpin dapat mempercepat keputusan yang sulit dicapai melalui jalur birokrasi biasa.
Di sisi lain, riset tentang komunikasi politik menunjukkan persepsi publik bergantung pada penjelasan yang konkret.
Jika tujuan, hasil, dan manfaat perjalanan tidak dijelaskan dengan bahasa yang membumi, ruang kosong itu akan diisi oleh spekulasi.
Dalam ilmu kebijakan publik, legitimasi sering lahir dari akuntabilitas.
Bukan semata dari benar atau salahnya keputusan, melainkan dari seberapa jelas pemerintah menunjukkan alasan, proses, dan ukuran keberhasilan.
Karena itu, perdebatan “sering” atau “jarang” tidak cukup.
Publik akan bergerak ke pertanyaan yang lebih tajam: apa yang dibawa pulang, apa yang berubah, dan siapa yang merasakan dampaknya.
-000-
Standar Ganda dan Memori Politik: Jokowi sebagai Cermin
Prabowo mengingatkan bahwa Jokowi pernah dikritik karena jarang ke luar negeri.
Kalimat itu mengandung dua lapis pesan.
Pertama, kritik publik bisa berubah arah, tergantung siapa yang memimpin.
Kedua, diskusi tentang diplomasi sering terjebak pada simbol, bukan substansi.
Di ruang publik Indonesia, memori politik bekerja seperti arsip hidup.
Ketika satu pemimpin dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, yang muncul bukan hanya data, tetapi juga emosi pendukung dan penentang.
Itulah sebabnya isu ini cepat sekali menjadi tren.
Ia memanggil kembali perdebatan lama tentang gaya kepemimpinan, lalu memadukannya dengan kecemasan baru tentang dunia yang tidak stabil.
-000-
Kaitan dengan Isu Besar Indonesia: Ekonomi, Kedaulatan, dan Kepercayaan
Pertama, isu ini terkait ekonomi nasional.
Forum Hipmi mengingatkan bahwa diplomasi sering dipahami sebagai pintu investasi, perdagangan, dan kerja sama yang bisa memengaruhi lapangan kerja.
Kedua, isu ini terkait kedaulatan dan posisi Indonesia.
Ketika Prabowo menegaskan nonaligned, ia sedang berbicara tentang garis batas: Indonesia ingin bersahabat, tetapi tidak ingin dikendalikan.
Ketiga, isu ini terkait kepercayaan publik.
Di era informasi cepat, legitimasi bukan hanya dibangun lewat kebijakan, tetapi juga lewat narasi yang konsisten dan bisa diuji.
Jika rakyat merasa kebijakan luar negeri jauh dari kehidupan sehari-hari, maka kunjungan luar negeri mudah dipersepsikan sebagai seremonial.
Jika rakyat melihat kaitan langsung dengan harga, pekerjaan, dan stabilitas, maka kunjungan yang sama bisa dipersepsikan sebagai kebutuhan.
-000-
Pelajaran dari Luar Negeri: Ketika Perjalanan Pemimpin Menjadi Politik Domestik
Di banyak negara, perjalanan luar negeri pemimpin kerap menjadi isu domestik.
Perdebatan biasanya mirip: apakah perjalanan itu membawa hasil, atau sekadar simbol.
Di beberapa demokrasi parlementer, oposisi sering menuntut rincian agenda, biaya, dan capaian pertemuan bilateral.
Di negara-negara yang berada di persimpangan blok kekuatan, kunjungan ke satu pusat kekuatan dapat memicu tafsir bahwa pemerintah condong.
Karena itu, banyak pemerintah menyeimbangkan kunjungan dan memperkuat pesan netralitas.
Polanya menyerupai yang disampaikan Prabowo ketika ia menekankan hubungan baik dengan semua negara, tanpa terikat pakta militer.
Pelajaran utamanya sederhana namun keras.
Di era geopolitik yang sensitif, diplomasi bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana ia dipersepsikan.
-000-
Analisis: Antara Kebutuhan Strategis dan Kewajiban Menjelaskan
Prabowo mengajukan argumen strategis: dunia berubah cepat, Indonesia harus aktif menjalin relasi.
Argumen ini masuk akal dalam kerangka ketidakpastian global.
Namun kritik publik juga memiliki dasar psikologis.
Rakyat menilai pemimpin bukan hanya dari peta dunia, tetapi dari peta kebutuhan rumah tangga.
Ketika beban hidup terasa berat, segala sesuatu yang tampak jauh dari dapur akan mudah dipertanyakan.
Di sinilah komunikasi menjadi jembatan.
Bukan komunikasi defensif, melainkan komunikasi yang menjelaskan tujuan, hasil, dan tindak lanjut secara terukur.
Jika kunjungan luar negeri adalah investasi diplomatik, publik ingin melihat laporan investasi itu.
Bukan dalam bahasa teknokratis, tetapi dalam bahasa manfaat yang bisa dirasakan.
-000-
Rekomendasi: Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi
Pertama, pemerintah perlu memperkuat transparansi agenda dan capaian.
Setiap kunjungan sebaiknya diikuti penjelasan ringkas tentang tujuan, mitra yang ditemui, dan langkah lanjutan yang jelas.
Kedua, penting menautkan diplomasi dengan kepentingan domestik.
Jika kunjungan terkait peluang dagang atau investasi, jelaskan sektor, target, dan manfaatnya bagi pelaku usaha dan pekerja.
Ketiga, pertahankan konsistensi pesan nonaligned.
Ketika dunia menekan untuk memilih, Indonesia perlu menunjukkan bahwa bebas aktif bukan keraguan, melainkan strategi menjaga ruang gerak.
Keempat, ruang kritik sebaiknya dirawat sebagai mekanisme koreksi.
Kritik tentang frekuensi perjalanan tidak harus dipandang sebagai serangan, melainkan sebagai permintaan publik agar kebijakan luar negeri tetap membumi.
Kelima, publik juga perlu menilai dengan ukuran yang lebih substansial.
Bukan sekadar menghitung jumlah perjalanan, tetapi menilai apakah posisi Indonesia makin kuat, hubungan dagang membaik, dan risiko geopolitik dikelola.
-000-
Penutup: Diplomasi sebagai Cermin Kedewasaan Bangsa
Pernyataan Prabowo tentang kritik yang berlawanan arah, dari Jokowi hingga dirinya, mengungkap satu hal: kita masih belajar memahami diplomasi.
Di tengah dunia yang berubah cepat, Indonesia membutuhkan kelincahan.
Namun di tengah demokrasi yang hidup, kelincahan harus disertai penjelasan yang jernih.
Karena pada akhirnya, perjalanan seorang presiden bukan hanya soal jarak, melainkan soal arah.
Dan arah itu harus bisa dipahami rakyat yang menanggung konsekuensinya.
Seperti pesan yang kerap diulang dalam berbagai tradisi kepemimpinan, “Kepercayaan dibangun bukan oleh banyaknya langkah, melainkan oleh kejelasan tujuan.”
