Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/5/2026).

Rapat koordinasi yang dipimpin bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu diarahkan untuk memperkuat sinergi pemberantasan korupsi, terutama pada sektor pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan aset daerah yang dinilai rawan penyimpangan.

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna menjaga stabilitas pembangunan daerah.

Dalam agenda tersebut, KPK RI bersama pemerintah daerah meluncurkan Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang. Program ini ditujukan untuk memperkuat transparansi pelayanan publik sekaligus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Franky Donny Wongkar turut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi sebagai bentuk dukungan terhadap pengawasan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih terbuka.

Kegiatan itu dihadiri Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, pejabat Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Sulut, serta jajaran Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Minahasa Selatan didampingi Sekretaris Daerah Glady Nova Linda Kawatu, Inspektur Daerah Hendra Pandeynuwu, Kepala Bapenda Melky Manus, serta Kepala BKAD James Tombokan.