BIREUEN — Seratusan korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 bersama Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (16/3/2026). Mereka mendesak pemerintah memenuhi hak-hak korban banjir yang dinilai belum terpenuhi, termasuk transparansi bantuan dan penyediaan hunian layak.
Peserta aksi berasal dari sejumlah desa terdampak. Sebagian di antaranya dilaporkan masih mengungsi dan mendirikan tenda di kompleks Kantor Bupati Bireuen. Aksi dikoordinir Halimah dari Sekolah Anti Korupsi (SAK).
Di lokasi, aparat keamanan turut mengamankan jalannya kegiatan. Massa mulai berkumpul sejak pagi di sekitar mushala kantor bupati, sebelum bergerak ke halaman kantor dengan membawa spanduk berisi tuntutan, termasuk permintaan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit dana bantuan banjir.
Dalam orasi, perwakilan massa menyampaikan kondisi para korban dan berharap pemerintah segera menyediakan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Setelah itu, peserta aksi mendekat ke kantor bupati dan bertemu sejumlah pejabat pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam pertemuan tersebut, Nurlinda membacakan pernyataan sikap berisi tuntutan, antara lain pembukaan transparansi data korban banjir serta penyaluran bantuan, perbaikan sistem distribusi bantuan agar tepat sasaran dan merata, penyediaan hunian layak, penghentian pengusiran terhadap pengungsi yang masih bertahan di tenda, pemulihan ekonomi dan mata pencaharian warga, perbaikan infrastruktur yang rusak, serta pembukaan posko informasi publik. Massa juga meminta agar korban yang kehilangan rumah diprioritaskan untuk mendapatkan hunian.
Pejabat yang menemui massa antara lain Pj Sekda Bireuen Hanafiah SP, Asisten I Mulyadi SH MM, Asisten II Mawardi SSTP MSi, Kepala Bappeda Bireuen Dailami, Kadis Perkim Fadhli, serta Kadis Sosial Ismunandar ST MT.
Asisten II Mawardi menjelaskan langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk proses pendataan korban yang dilakukan mulai dari tingkat desa dan kecamatan, lalu dilaporkan ke gubernur dan pemerintah pusat. Ia juga menyebutkan pendataan masih berlanjut bagi warga yang belum tercatat pada tahap pertama.
Di sela pertemuan, Mawardi sempat mengusulkan agar dua perwakilan dari setiap desa berdialog lebih lanjut di dalam ruangan. Namun, usulan itu belum mencapai kesepakatan sehingga belum ada titik temu.
Sekitar pukul 12.00 WIB, massa membubarkan diri dan kembali ke tenda pengungsian di samping mushala kompleks Kantor Bupati Bireuen.
