Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan rincian lokasi pelaksanaan berbagai program pengembangan pariwisata pada 2026. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Permintaan itu disampaikan Samuel dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kemenpar yang membahas pelaksanaan program sektor pariwisata tahun 2026 di Jakarta, belum lama ini.
Samuel menekankan pentingnya kejelasan lokasi program, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata, pengembangan desa wisata, hingga peningkatan keselamatan berwisata. Ia menyebut informasi rinci akan membantu anggota DPR mengawal kebijakan pemerintah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Selain itu, Samuel mempertanyakan mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan yang direncanakan menjangkau 38 provinsi. Ia juga meminta penjelasan tentang prosedur yang dapat ditempuh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, Samuel turut menyoroti berbagai insentif sektor pariwisata yang telah disiapkan pemerintah, di antaranya diskon transportasi udara, kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga tarif tol pada periode tertentu. Menjelang masa libur sekolah, ia berharap masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai akses terhadap program insentif tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa pemberian penghargaan bagi desa wisata dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi oleh panitia. Ia menyebut kategori penilaian mencakup rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri.
Ni Luh menambahkan, desa wisata yang terpilih tidak hanya menerima penghargaan, tetapi juga memperoleh program pendampingan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Saat ini, pendaftaran program penghargaan desa wisata tahun 2026 masih berlangsung.
Program tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata di berbagai daerah.
