Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H. menerima paparan survei pendampingan PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Penataan Ruang Laut wilayah Maluku dan Sorong. Kegiatan berlangsung di Lobby Mako Kodaeral IX, Kota Ambon, Kamis (19/2/2026).
Paparan tersebut merupakan tindak lanjut proses pendampingan teknis terkait perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pendampingan ini ditujukan untuk memastikan aktivitas di wilayah perairan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Tim Loka Penataan Ruang Laut Sorong menjelaskan secara rinci tata kelola ruang laut. Tim juga menekankan pentingnya sinkronisasi data spasial serta koordinasi lintas instansi guna mendukung tata kelola ruang laut yang berkelanjutan dan akuntabel.
Pada kesempatan itu, Laksda Hanarko menyampaikan bahwa pendampingan PKKPRL dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Ia menegaskan Kodaeral IX siap bersinergi dan berkoordinasi secara aktif dengan KKP agar setiap program dan kegiatan di wilayah kerjanya tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemahaman regulasi oleh seluruh jajaran guna menghindari kendala administratif di kemudian hari.
Melalui paparan dan pendampingan tersebut, diharapkan tata kelola ruang laut dapat berjalan lebih tertib dan transparan, sekaligus mendukung optimalisasi fungsi pertahanan serta pembangunan kelautan secara berkelanjutan.
