Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat bertemu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada 31 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan isu pangan sebagai persoalan mendasar. Ia kemudian menyebut Indonesia telah mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan. Klaim serupa juga sebelumnya disampaikan Prabowo pada 7 Januari 2026 dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, yang videonya diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, sejak deklarasi pada 7 Januari 2026, klaim bahwa Indonesia sudah swasembada pangan mendapat kritik dari kalangan akademisi. Dalam wawancara dengan DW yang dipublikasikan pada 15 Januari 2026, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof. Dwi Andreas Santosa, menyatakan swasembada pangan secara konsep sulit dicapai sepenuhnya.

Menurut Dwi Andreas, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas pangan dalam jumlah besar. Ia mencontohkan impor gandum yang pada 2025 mencapai belasan juta ton.

Selain gandum, impor komoditas pangan lain juga tercatat masih berlangsung pada 2025. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor bawang putih sebanyak 466.087 ton, kedelai 7.928.795 ton, serta cabai hingga 63.261 ton.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga merilis dokumen “Proyeksi Neraca 11 Komoditas Tahun 2026” yang dimutakhirkan per 4 Juni 2026. Data tersebut berisi proyeksi produksi, kebutuhan konsumsi, surplus atau defisit, stok awal tahun, ekspor-impor, serta stok akhir tahun untuk 11 komoditas pangan.

Rangkaian data dan kritik tersebut menunjukkan bahwa klaim swasembada pangan masih menjadi perdebatan, terutama karena Indonesia tercatat masih melakukan impor sejumlah komoditas pangan dalam volume besar.