Dalam politik, angka kerap menjadi bahan perebutan makna. Data bisa dipakai sebagai bukti keberhasilan, alat pembelaan, sekaligus amunisi kritik. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut kinerja pemerintahannya selama dua tahun sebagai “oke”, penilaian tersebut tidak berhenti sebagai evaluasi internal, tetapi segera masuk ke ruang publik dan bertemu dengan survei, komentar partai politik, pemberitaan media, serta percakapan di media sosial.
Di titik itulah muncul pertanyaan yang terus mengemuka: ketika pemerintah menyatakan rapornya “oke”, apakah masyarakat merasakan hal yang sama?
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat sekitar 63 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara sekitar 35 persen menyatakan tidak puas. Bagi pendukung pemerintah, angka mayoritas itu dianggap cukup untuk menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang masih relatif kuat.
Namun bagi kelompok kritis, porsi 35 persen bukan sekadar pelengkap. Di dalamnya ada jutaan warga yang bisa jadi memiliki pengalaman berbeda terhadap situasi ekonomi, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, maupun kebijakan pemerintah lainnya. Perbedaan pembacaan ini memunculkan persoalan yang lebih mendasar: mengapa satu set angka yang sama dapat menghasilkan kesimpulan politik yang berlawanan?
Perdebatan tersebut menggambarkan perubahan penting dalam politik pemerintahan saat ini. Penilaian publik tidak semata bertumpu pada kinerja administratif, melainkan semakin dipengaruhi oleh persepsi terhadap kinerja itu sendiri. Pemerintah dapat menjalankan banyak program dalam satu periode, tetapi masyarakat tidak menilai semuanya melalui laporan birokrasi.
Ukuran yang digunakan warga cenderung lebih sederhana dan langsung: apakah hidup terasa lebih baik? Pemerintah bisa menilai keberhasilan dari jumlah program yang berjalan, anggaran yang terserap, proyek yang selesai, atau regulasi yang diterbitkan. Sementara itu, penilaian masyarakat lebih dekat pada pengalaman sehari-hari.
Perbedaan cara memandang keberhasilan inilah yang kerap menimbulkan jarak antara klaim pemerintah dan persepsi publik. Dalam administrasi publik, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari input dan output, seperti besarnya anggaran, jumlah fasilitas yang dibangun, bantuan yang disalurkan, program yang diluncurkan, atau aplikasi pelayanan yang dibuat.
Aktivitas tersebut penting, tetapi belum otomatis menunjukkan keberhasilan. Ukuran yang lebih substantif adalah outcome dan impact: perubahan apa yang benar-benar terjadi setelah kebijakan dijalankan dan sejauh mana perubahan itu bertahan dalam kehidupan masyarakat.
Masalahnya, birokrasi sering lebih mudah menjelaskan apa yang sudah dikerjakan daripada apa yang sudah berubah. Laporan pemerintah biasanya kuat pada angka kegiatan—berapa program dilaksanakan, berapa anggaran digunakan, dan berapa penerima manfaat dijangkau. Sementara publik menuntut jawaban yang lebih dekat dengan realitas sehari-hari, seperti apakah pendapatan meningkat, apakah pekerjaan lebih mudah diperoleh, apakah biaya hidup lebih terkendali, apakah pendidikan anak membaik, apakah layanan kesehatan makin mudah diakses, atau apakah warga miskin benar-benar mendapat peluang keluar dari kemiskinan.
Perbedaan ini semakin tajam di era media sosial. Jika sebelumnya pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menjelaskan capaian melalui pidato, konferensi pers, laporan tahunan, dan pemberitaan media, kini pengalaman individual warga dapat membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Satu video tentang buruknya pelayanan publik dapat menyebar luas, sementara satu keluhan soal harga kebutuhan pokok dapat berubah menjadi percakapan nasional. Di sisi lain, satu kisah keberhasilan penerima program juga bisa menjadi bukti sosial yang memperkuat legitimasi kebijakan.
Kondisi ini menempatkan pemerintah pada tantangan baru: bukan hanya bekerja dengan baik, melainkan juga memastikan hasil kerja itu terlihat, terukur, dan relevan dengan pengalaman masyarakat.
