Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, menilai perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah wajah politik global. Menurutnya, persaingan antarnegara kini tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui perebutan opini publik di ruang digital.
Pernyataan itu disampaikan Farianda saat menjadi pembicara dalam Seminar Internasional bertajuk “Transformasi Media Politik di Era Kecerdasan Buatan: Peluang, Etika, dan Tantangan Demokrasi Global” yang digelar Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian pelantikan Pengurus ASPIKOM Korwil Sumut yang dipimpin Prof. Dr. Anang Anas Azhar, M.A.
Dalam seminar itu, Farianda tampil bersama Ketua Umum PP ASPIKOM Prof. Anang Sujoko, M.Si., D.Comm., serta akademisi University of Qom, Iran, Prof. Qasem Muhammadi, Ph.D.
Farianda mengatakan perang modern telah bergeser dari medan tempur ke ruang digital. Pertarungan narasi, informasi, dan persepsi publik, menurutnya, kini menjadi bagian penting dari strategi geopolitik berbagai negara.
“Saat ini negara tidak hanya memperebutkan wilayah, tetapi juga memperebutkan opini publik global. Media dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari strategi geopolitik yang sangat menentukan,” ujar Farianda.
Pengelola Harian Medan Pos itu menjelaskan, berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran maupun dinamika di kawasan Timur Tengah, menunjukkan bagaimana media digital dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun persepsi masyarakat dunia.
Ia menilai perang informasi kini sama pentingnya dengan operasi militer. Menurutnya, melalui media digital, sebuah peristiwa dapat dikonstruksi menjadi narasi yang memengaruhi pandangan publik hanya dalam hitungan detik.
“Media bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen diplomasi digital, propaganda, mobilisasi politik, bahkan menjadi bagian dari sistem pertahanan suatu negara,” katanya.
Farianda juga menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan energi dunia. Ia mengatakan setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan regional, tetapi juga memicu gejolak ekonomi global, mulai dari kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok, hingga meningkatnya inflasi di berbagai negara.
Menurutnya, perkembangan AI mempercepat transformasi media politik. Teknologi seperti analisis sentimen, bot media sosial, personalisasi konten, hingga deepfake dinilai mampu memengaruhi persepsi publik dalam skala yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Di sisi lain, Farianda menyebut AI juga membuka peluang untuk memperkuat demokrasi melalui percepatan penyebaran informasi, peningkatan kualitas pemeriksaan fakta, partisipasi publik yang lebih luas, serta analisis kebijakan berbasis data.
Namun ia mengingatkan, kemajuan tersebut membawa tantangan serius, seperti penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, polarisasi politik, fenomena echo chamber, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake yang dapat mengancam kualitas demokrasi.
“Jika tidak dikelola secara etis, AI justru dapat memperbesar polarisasi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun institusi demokrasi,” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola AI yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pengawasan manusia (human oversight), serta tanggung jawab platform digital.
Farianda menambahkan, masa depan demokrasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, media, akademisi, perusahaan teknologi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
“Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan perdamaian, bukan memperdalam konflik maupun manipulasi informasi. AI harus digunakan untuk kepentingan publik dengan tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
