MAKASSAR — Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Makassar, KHM Said Abd Shamad, menegaskan Muhammadiyah secara kelembagaan tetap berpegang pada Khittah Ujung Pandang 1971 yang mengatur sikap organisasi untuk menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik, termasuk menjelang pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan.
“Informasi yang beredar mengenai dukungan Muhammadiyah Kota Makassar, yang disebut bersumber dari saya, adalah tidak benar,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (18/9).
Ia menyatakan Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjaga prinsip independensi serta netralitas. Karena itu, ia mengimbau semua pihak agar tidak membawa atau mengaitkan nama Muhammadiyah dalam urusan politik praktis.
Terkait kunjungan Wali Kota Makassar ke Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah (Pusdim) Kota Makassar baru-baru ini, Said menjelaskan bahwa kunjungan tersebut murni silaturahmi. Ia menyebut panitia Musyawarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebelumnya berkomunikasi dengan wali kota untuk mengundang hadir secara langsung karena masih ada prasasti terkait bantuan Pemerintah Kota berupa lift yang belum ditandatangani.
Atas dasar itu, PDM Muhammadiyah membuat undangan silaturahmi. Said menegaskan kunjungan tersebut tidak terkait dukungan politik.
Ia juga mengatakan telah diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam sambutannya, ia menyebut jabatan wali kota secara resmi dan menyampaikan terima kasih sebagai bentuk penghargaan. “Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada ‘Bapak Walikota’, sesuai dengan hadits yang menyatakan, ‘Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah SWT’,” ujarnya.
