Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Muhidi menyatakan penguatan fungsi pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan dan akuntabel.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” kata Muhidi.
Ia menilai pemeriksaan LKPD oleh BPK perlu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD juga mencermati bahwa 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Selain aspek tata kelola, DPRD menyoroti tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.
Tekanan fiskal daerah juga meningkat seiring kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.
Meski demikian, DPRD mencatat sejumlah capaian pada indikator makro. Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melambat dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025. Perlambatan tersebut dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.
Entry meeting pemeriksaan LKPD ini dipimpin Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi. Sejumlah pejabat pusat dan daerah turut hadir, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.
Melalui kegiatan itu, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan berperan aktif dan kooperatif untuk mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.
