Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H. Fadillah, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan saat Fadillah melakukan pemantauan langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara, Jumat (12/6/2026). Ia menilai penggunaan sistem pembatasan volume pengisian berbasis digital diperlukan untuk mencegah penyelewengan.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lancar dan tidak ada kendala yang merugikan masyarakat,” ujar Fadillah.
Berdasarkan hasil pemantauan, penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut berlangsung tertib. Setiap kendaraan dilayani dengan menggunakan barcode yang telah terdaftar sesuai ketentuan.
Fadillah juga menjelaskan adanya pembatasan pengisian maksimal 50 liter per kendaraan. Menurutnya, pembatasan ini diterapkan agar distribusi BBM bersubsidi lebih merata dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Langkah ini penting agar distribusi BBM bersubsidi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha, petani, nelayan, dan mereka yang bergantung pada kendaraan untuk aktivitas ekonomi,” tambahnya.
Selain memantau SPBU di Desa Tayur, Fadillah menyatakan DPRD HSU akan melanjutkan pengawasan ke SPBU lain di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ia berharap seluruh pengelola SPBU menjaga komitmen dalam menyalurkan BBM bersubsidi secara transparan dan tepat sasaran, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
