NEW DELHI — Kerusuhan komunal paling parah di Delhi sejak kerusuhan anti-Sikh 1984 pecah di wilayah timur laut ibu kota India pada akhir Februari. Hingga malam 27 Februari, dilaporkan 38 orang tewas dan ratusan lainnya menjadi korban luka. Dari jumlah korban meninggal, hampir seluruhnya disebut berasal dari komunitas Muslim.

Dalam tulisan opini ini, penulis menyebut kekerasan tersebut bukan peristiwa spontan, melainkan serangan yang direncanakan terhadap warga Muslim yang terlibat dalam demonstrasi menentang Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA) serta kebijakan terkait National Register of Citizens (NRC). Menurut penulis, kedua kebijakan itu dinilai berpotensi mencabut status kewarganegaraan Muslim yang tidak dapat menunjukkan dokumen yang dianggap memadai, sehingga membuka risiko kehilangan hak dan kemungkinan deportasi.

Awal ketegangan dan peran politisi BJP

Penulis menuding serangan terhadap demonstran anti-CAA dan NRC dipicu oleh Kapil Mishra, politisi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Ia disebut baru saja kalah dalam pemilihan majelis negara bagian Delhi dari daerah pemilihan yang sebelumnya pernah ia menangkan.

Menurut penulis, Mishra mulai membangun mobilisasi sejak 23 Januari melalui serangkaian unggahan di media sosial. Dalam unggahan itu, ia menyatakan tidak akan membiarkan munculnya “Shaheen Bagh” lain—merujuk pada lokasi protes anti-CAA yang dipimpin perempuan Muslim—di wilayahnya, serta mendorong pendukungnya berkumpul di lokasi protes keesokan harinya.

Sehari kemudian, ia disebut menyampaikan ultimatum kepada kepolisian agar “membersihkan jalan” di Jaffrabad dan Chand Bagh dalam waktu tiga hari. Namun, menurut penulis, massa yang terhimpun tidak menunggu tenggat tersebut.

Bentrokan dan eskalasi kekerasan

Penulis menggambarkan bahwa pada hari Minggu berikutnya, sekelompok besar pemuda berkumpul di Maujpur dengan membawa batu serta batang besi, lalu mulai melempari demonstran. Kekerasan kemudian meluas dan pada sore hari berikutnya dilaporkan lima orang tewas serta 78 orang terluka dalam bentrokan.

Tuduhan pembiaran polisi

Penulis menyebut pada hari pertama, di sejumlah lokasi, polisi sempat berupaya mencegah kekerasan—ditandai dengan seorang perwira senior yang mengalami luka kepala serius dan dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah itu, polisi dinilai tidak aktif.

Penulis merujuk pada laporan media dan video di media sosial yang memperlihatkan barisan polisi berdiri diam saat toko-toko milik Muslim dibakar, serta ketika pemuda Muslim ditembak atau dipukuli. Disebut pula adanya masjid yang dibakar dan sarana mencari nafkah seperti kios pinggir jalan, gerobak, serta becak yang dihancurkan.

Selain dianggap pasif, polisi juga dituduh tidak sepenuhnya netral. Penulis menyebut adanya video yang menunjukkan polisi ikut melempar batu dan merusak kamera pengawas sudut jalan yang dipasang pemerintah Delhi.

Sinyal politik dan pidato yang dipersoalkan

Penulis mempertanyakan mengapa polisi tidak menindak Kapil Mishra atas dugaan pidato kebencian dan penghasutan, sementara sejumlah demonstran penentang CAA dan NRC dikenai tuduhan penghasutan. Ia menyimpulkan bahwa aparat diduga menerima arahan—baik langsung maupun melalui “sinyal diam-diam”—dari pemimpin pemerintahan, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi.

Penulis mengutip pidato Modi pada 22 Desember di Delhi, saat protes Shaheen Bagh mencapai puncak. Dalam pidato itu, Modi menuduh Partai Kongres dan lawan politiknya mendorong penentangan terhadap CAA dan NRC, serta menyerukan “rakyat” meminta bantuan polisi untuk menghilangkan hambatan dalam pelaksanaannya. Penulis juga mengutip pernyataan Modi dalam pidato sebelumnya yang menyebut “Anda bisa mengenalinya dengan pakaian yang mereka kenakan”, yang ditafsirkan sebagai rujukan pada pakaian khas Muslim India.

Lima minggu kemudian, menurut penulis, Anurag Thakur—menteri junior dalam pemerintahan Modi—dalam rapat umum pemilu di Delhi menyerukan agar “menembak mati semua pengkhianat negara”. Ia kemudian menyebut rentang tokoh yang dimaksud, dari Imran Khan hingga Rahul Gandhi dan Arvind Kejriwal. Penulis menyatakan bahwa dalam narasi itu turut disasar Muslim, Marxis, dan kelompok yang disebut “pseudo-sekuler” yang memprotes CAA dan NRC.

Penulis menambahkan bahwa Modi, alih-alih menindak, justru memberi Thakur kehormatan untuk menjawab di parlemen pada pidato presiden menjelang peringatan Hari Republik. Setelah itu, dua kandidat BJP lainnya di Delhi disebut menyampaikan pidato bernada kebencian terhadap Muslim, dan polisi kembali dinilai tidak bertindak.

Perkembangan di pengadilan

Penulis juga menyoroti proses di Pengadilan Tinggi Delhi. Pada 26 Februari, saat kekerasan berlangsung, hakim S Muralidharan disebut memberi waktu satu hari kepada polisi untuk mendaftarkan kasus terhadap legislator BJP yang dituduh menyampaikan pidato kebencian. Namun pada malam hari yang sama, hakim tersebut dipindahkan ke pengadilan tinggi lain (Punjab dan Haryana) tanpa masa 14 hari yang biasanya tersedia untuk mencatat pandangan atas perkara yang ditangani.

Kasus kemudian diambil alih oleh ketua Pengadilan Tinggi Delhi, yang menurut penulis memperpanjang tenggat menjadi satu bulan bagi pemerintah untuk memutuskan tindakan terhadap legislator yang diduga bersalah.

Dalam kesimpulannya, penulis menilai rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan melemahnya peran aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, serta menguatnya kekerasan massa terhadap kelompok yang menjadi sasaran.