Sebuah konferensi digelar untuk menyebarluaskan, bertukar informasi, serta mengklarifikasi sejumlah poin baru dalam kerangka hukum e-commerce selama masa berlakunya undang-undang secara resmi. Kegiatan ini juga menjadi forum dialog antara lembaga manajemen negara, asosiasi, pelaku bisnis platform, penjual online, serta unit terkait dalam ekosistem transaksi digital.
Direktur Departemen E-commerce dan Ekonomi Digital, Le Hoang Oanh, menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang E-commerce dan Peraturan Pemerintah No. 248/2026/ND-CP memuat banyak ketentuan baru yang berkaitan langsung dengan operasional platform digital. Aturan tersebut mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online, seperti penjual, penyiar langsung, unit pemasaran afiliasi, dan entitas lain.
Menurutnya, regulasi baru menekankan sejumlah aspek, mulai dari verifikasi identitas penjual, kewajiban pengungkapan informasi produk, persyaratan transaksi, hingga pengelolaan aktivitas siaran langsung. Selain itu, aturan juga mengatur mekanisme penanganan pengaduan, perlindungan konsumen, serta penyimpanan dan pemanfaatan data. Ketentuan-ketentuan ini diharapkan dapat menekan penggunaan akun palsu, peredaran barang palsu dan barang terlarang, iklan palsu, penipuan komersial, serta sengketa online.
Dalam rangkaian konferensi, perwakilan Asosiasi E-commerce Vietnam memaparkan materi mengenai pengembangan e-commerce berkelanjutan, orientasi pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha. Topik ini dinilai relevan di tengah kebutuhan bisnis, platform, penjual, dan pekerja sektor e-commerce untuk memperkuat kemampuan dalam kepatuhan hukum, manajemen data, pengoperasian platform, perlindungan konsumen, dan pengembangan usaha yang bertanggung jawab.
Diskusi panel pada konferensi tersebut membahas peta jalan implementasi kerangka hukum baru, tanggung jawab platform e-commerce, verifikasi identitas penjual secara elektronik, pengelolaan siaran langsung dan pemasaran afiliasi, serta perlindungan data dan hak konsumen. Sejumlah pandangan yang muncul menekankan bahwa kepatuhan hukum semestinya diposisikan sebagai bagian dari tata kelola bisnis modern, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan pasar.
Konferensi juga diikuti penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama pelatihan. Penandatanganan ini disebut mencerminkan komitmen kolaborasi antara asosiasi, lembaga pelatihan, dan unit terkait untuk mengembangkan sumber daya manusia e-commerce.
Dari sisi manajemen negara, Departemen E-commerce dan Ekonomi Digital menyatakan fokus pada pendekatan pengelolaan berdasarkan model, skala, dan tingkat risiko. Otoritas juga menekankan penguatan pemanfaatan data dan teknologi dalam pasca-inspeksi, penindakan tegas terhadap pelanggaran yang disengaja, serta pendampingan berkelanjutan bagi rumah tangga bisnis, usaha perorangan, usaha kecil dan menengah, serta perusahaan rintisan agar dapat berpartisipasi dalam e-commerce secara aman, legal, dan efektif.
Bagi komunitas bisnis, kerangka hukum baru ini diharapkan membuka peluang peningkatan standar operasional, mendorong persaingan yang adil, serta memperkuat kepercayaan konsumen. Pada saat yang sama, regulasi tersebut dipandang dapat mendukung bisnis Vietnam memperluas pasar domestik dan secara bertahap meningkatkan keterlibatan dalam e-commerce lintas batas. Dalam pasar yang lebih transparan dan sesuai standar, pelaku usaha yang beroperasi secara serius serta berinvestasi pada kualitas produk dan layanan, penguatan merek, logistik, dan layanan pelanggan dinilai berpotensi memiliki keunggulan kompetitif lebih besar.
Nota Kesepahaman kerja sama pelatihan yang ditandatangani dalam konferensi itu juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerangka hukum baru sekaligus mendukung pengembangan pasar pada periode 2026–2030.
