JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Capaian ini menandai keberhasilan Kemnaker mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara selama empat tahun berturut-turut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan opini WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran Kemnaker dalam menjaga pengelolaan keuangan negara agar tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut opini tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan wujud komitmen dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.

Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Meski kembali meraih WTP, Afriansyah menegaskan Kemnaker tidak berpuas diri. Menurutnya, perbaikan tata kelola akan terus dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pembenahan administrasi barang milik negara di seluruh unit kerja.

Ia menilai langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan keuangan negara. Pengelolaan yang akuntabel, lanjutnya, juga menjadi fondasi untuk mendukung pelayanan ketenagakerjaan yang lebih efektif.

Afriansyah berharap opini WTP yang kembali diraih dapat memotivasi jajaran Kemnaker untuk menjaga integritas dan profesionalisme, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Akhsanul juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi merupakan bagian krusial untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.