Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyoroti pentingnya transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah menyatakan perlu menjaga keseimbangan antara ruang pertumbuhan bagi platform dengan perlindungan bagi pelaku UMKM sebagai bagian penting dari ekosistem digital nasional.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, mengatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai platform. Menurutnya, platform digital perlu bertumbuh bersama pelaku UMKM agar ekosistem digital nasional tetap seimbang.

Dalam perbincangan bersama Pro3 RRI pada Sabtu, 9 Mei 2026, Ali menyebut salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Selain itu, mekanisme pengembalian barang (retur) dinilai memerlukan pengawasan yang lebih jelas.

Pemerintah mencontohkan skema retur barang pada TikTok Shop yang dinilai dapat membebani penjual. Dalam praktiknya, seller disebut terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang untuk barang yang diretur.

Ali menegaskan kebijakan platform memiliki rasionalitas bisnis masing-masing. Namun, ia menilai biaya yang dikenakan kepada seller harus disampaikan secara transparan dan memiliki kepastian.

Kementerian UMKM juga menilai hubungan antara platform dan seller perlu dibangun atas dasar kemitraan yang jelas. Pemerintah menyatakan seluruh jenis biaya ke depan akan diatur agar lebih transparan bagi pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah berencana menertibkan pola hubungan antara platform digital dan penjual UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberi kepastian usaha bagi pelaku UMKM nasional, dengan fokus perlindungan pada kejelasan biaya yang dibebankan kepada seller demi menjaga keberlanjutan usaha kecil di platform digital.