Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS). Hingga saat ini, baru 30 RDTR dari target 75 RDTR di Bali yang telah terintegrasi dengan OSS.
Selain itu, terdapat empat RDTR yang masih dalam proses integrasi. Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar menjadi tiga daerah di Bali yang telah mengintegrasikan seluruh RDTR ke OSS.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” kata Ossy, dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Selasa, 21 Juli.
Dalam pertemuan tersebut, Ossy menekankan pentingnya pengelolaan ruang untuk mendukung pembangunan Bali yang terus berkembang di tengah keterbatasan ruang. Menurutnya, Rencana Tata Ruang (RTR) berfungsi sebagai kompas pembangunan, sedangkan RDTR menjadi petunjuk operasional dalam pelaksanaannya.
“Bicara masa depan Bali, kami bicara bagaimana mengelola ruang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ucapnya.
Ossy juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota hingga RDTR, perlu menjadi acuan pembangunan dan investasi di Bali.
Pertemuan tersebut dipimpin AHY dan dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, perwakilan lembaga, serta BUMN. Selain membahas tata ruang, rapat turut menyinggung strategi pengembangan Bali dari berbagai sektor, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, dan penerbangan.
Dalam kesempatan itu, AHY menekankan pembangunan Bali perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD melalui perencanaan jangka panjang. “Ini kembali kami meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas dan lingkungan lain,” tuturnya.
