Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-14 yang diperoleh kementerian tersebut secara berturut-turut.
Penyerahan predikat tersebut dilakukan oleh Anggota III BPK RI Akhsanul Haq kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/26).
Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun kantor wilayah dan kantor pertanahan di berbagai daerah. Ia menilai capaian itu merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran ATR/BPN. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan,” kata Dalu, Jumat (17/7/26).
Meski demikian, Dalu menegaskan opini WTP tidak menjadi alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan, termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar pada semester kedua Tahun Anggaran 2026 pelaksanaan program prioritas dan penyerapan anggaran dapat dipercepat sesuai target yang telah ditetapkan. Dalu menekankan sinergi dan konsistensi seluruh jajaran diperlukan untuk memenuhi target kinerja kementerian hingga akhir tahun.
