JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, transparansi, serta koordinasi pelaksanaan program kerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II serta persiapan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang digelar selama dua hari di Bogor pada 19–20 Juli 2026.
Rapat koordinasi dan evaluasi berkala ini disebut sebagai bagian dari pengendalian internal secara menyeluruh. Fokusnya memastikan seluruh target strategis kementerian di bidang politik dan pemerintahan umum dapat terlaksana secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.
Melalui pengawasan ketat dan pemantauan kinerja berkelanjutan, Ditjen Polpum berupaya menjaga agar setiap program kerja terkoordinasi dengan baik serta berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, menekankan bahwa evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk menjaga arah kebijakan dan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.
“Evaluasi berkala ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian kinerja yang sangat krusial. Melalui pemantauan ini, kami berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya, dikutip Kamis (23/7/2026).
Kemendagri berharap langkah evaluasi dan perencanaan menuju Triwulan III 2026 tersebut dapat memperkokoh sinergi internal serta memperluas dampak positif kinerja kementerian dalam pelayanan dan pengawalan aspek politik dan pemerintahan umum di Indonesia.
