Keputusan Nomor 68 yang mulai berlaku pada 5 Maret tahun ini disebut menjadi titik balik dalam upaya meningkatkan transparansi di sektor ekonomi rumah tangga. Kebijakan ini menandai peralihan dari skema pajak sekaligus ke pajak berbasis deklarasi, sekaligus mendorong pelaku usaha beralih dari transaksi tunai ke pembayaran melalui transfer bank agar transaksi tercatat jelas.
Meski pada awalnya sempat memunculkan kekhawatiran, penerapan pendekatan baru tersebut dinilai lebih praktis. Di sebuah restoran pho di Kota Hai Phong, misalnya, pemilik usaha memanfaatkan kode QR untuk memudahkan pembayaran. Pelanggan cukup memindai kode setelah makan, sementara mesin kasir otomatis mencatat nominal pembayaran secara tepat, sehingga mengurangi risiko kesalahan saat jam sibuk atau kerepotan menyediakan uang kembalian.
Namun, tidak semua pelanggan memilih metode nontunai. Pemilik restoran juga menerapkan sejumlah cara untuk mendorong pembayaran melalui transfer bank, tetapi sebagian konsumen tetap memilih membayar tunai.
“Kami menggunakan perangkat lunak POS, yang akan memastikan transparansi dalam pembayaran. Bersama dengan uang tunai, akan ada kesulitan bagi pelanggan, terutama lansia dan anak-anak yang cenderung membayar dengan uang tunai,” kata Dinh Van Hai, pemilik restoran Pho Duc di Kota Hai Phong.
Penerapan faktur elektronik yang dihasilkan dari mesin kasir memungkinkan data transaksi dikirim langsung ke otoritas pajak. Dengan mekanisme ini, petugas pajak dapat memantau pendapatan aktual pada hari yang sama, sekaligus membantu pelaku usaha melaporkan pendapatan secara lebih akurat.
Wakil Kepala Dinas Pajak Kota Hai Phong, Pham Tuan Anh, mengatakan sistem tersebut juga memudahkan pengawasan arus kas dan pendapatan rumah tangga pelaku usaha. “Hal ini juga membantu otoritas pajak mengendalikan arus kas dan pendapatan rumah tangga pelaku usaha, sehingga membimbing mereka untuk melaporkan pajak melalui formulir yang disarankan dan menginstruksikan mereka untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu,” ujarnya.
