Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menyatakan akan membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kekerasan dalam konflik sosial di Kabupaten Dogiyai yang terjadi pada Selasa (31/3/2026). Tim ini direncanakan melibatkan pihak eksternal, termasuk Komnas HAM, LBH, unsur Gereja, dan tokoh masyarakat, guna memastikan proses pengungkapan berjalan objektif dan transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rontini usai pertemuan di Nabire pada Kamis (2/4/2026) bersama Koalisi Masyarakat Dogiyai (KMD). KMD disebut terdiri dari tokoh cendekiawan, pemuda, perempuan, serta anggota DPRP Papua Tengah.

Dalam pertemuan itu, KMD mendesak adanya transparansi hukum atas rangkaian peristiwa yang memanas sejak 31 Maret hingga 2 April 2026. Desakan muncul setelah konflik tersebut menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil maupun aparat.

“Saya akan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM, LBH, pihak Gereja, dan tokoh masyarakat. Kami ingin memastikan pengungkapan kasus ini berjalan transparan,” kata Rontini.

Selain menegaskan pembentukan tim investigasi, Rontini juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan aparat yang dinilai berpotensi mencederai warga. Ia juga menyatakan akan melakukan evaluasi struktural terhadap kepemimpinan di wilayah.

“Terkait kinerja Kapolres Dogiyai, saya pastikan akan dilakukan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku di internal Polri,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator KMD Andrias Gobai menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan data KMD, terdapat enam warga sipil yang menjadi korban penembakan, di antaranya Siprianus Tibakoto (25), Martinus Yobee (17), Angkian Edowai (20), serta seorang lansia, Ester Pigai (60).

Pembentukan tim investigasi dan komitmen transparansi hukum tersebut disebut sebagai bagian dari upaya merespons aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan situasi tetap kondusif, termasuk bagi ketenangan jemaat dalam menjalankan ibadah Paskah.