Pada Senin dini hari, 9 Juni 2025, pasukan komando Israel menyerbu kapal Madleen, bagian dari armada kebebasan (Freedom Flotilla Coalition), saat kapal itu berlayar di perairan internasional dan mendekati pantai Gaza. Kapal tersebut mengangkut 12 aktivis internasional serta sejumlah kecil bantuan kemanusiaan sebagai bentuk protes terhadap blokade laut atas Jalur Gaza.

Laporan yang diterima menyebutkan, sebelum penyerbuan terjadi, sistem komunikasi kapal mengalami gangguan. Disebut pula pesawat nirawak Israel menyemprotkan zat putih yang menyebabkan iritasi. Para aktivis sempat merekam momen-momen terakhir sebelum kontak terputus: mereka terlihat mengenakan rompi pelampung, bersiap ditangkap, serta menyerukan agar ponsel dibuang ke laut untuk melindungi informasi sensitif.

Kementerian Luar Negeri Israel kemudian menyatakan kapal Madleen sedang dibawa ke wilayah Israel. Pemerintah Israel menyebut misi kapal tersebut sebagai “aksi teatrikal media” dan mengatakan bantuan yang dibawa akan disalurkan ke Gaza melalui saluran resmi, sementara para penumpang akan dipulangkan ke negara asal masing-masing.

Keberangkatan Madleen terjadi di tengah kondisi Gaza yang disebut mengalami pengepungan total—darat, laut, dan udara—selama lebih dari tiga bulan terakhir setelah agresi militer besar-besaran yang memicu krisis kemanusiaan. Kekurangan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya dilaporkan melumpuhkan kehidupan sekitar dua juta warga Gaza.

Makna nama Madleen dan pesan misi

Kapal Madleen diluncurkan pada musim semi 2025 sebagai respons atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Nama “Madleen” diambil dari nama perempuan pertama yang menjadi nelayan di Gaza, yang diposisikan sebagai simbol ketahanan rakyat Palestina, khususnya kaum perempuan.

Sejumlah aktivis internasional turut serta dalam misi ini, termasuk aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg dan aktor asal Irlandia Liam Cunningham. Mereka berharap kehadiran figur publik dapat menarik perhatian dunia terhadap penderitaan warga Gaza. Meski bantuan yang dibawa hanya dalam jumlah kecil, misi ini dimaksudkan sebagai penolakan terhadap normalisasi pengepungan dan penegasan hak sipil untuk menentang ketidakadilan melalui cara damai.

Misi Madleen juga menyusul insiden terhadap kapal Al-Dhamir—masih bagian dari armada kebebasan—yang diserang dua drone tak dikenal di Laut Tengah dekat Malta pada awal Mei 2025. Serangan itu menghambat pelayaran, dan penyelenggara menuduh Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab, meski hal itu tidak diakui secara resmi.

Thunberg, yang disebut sedianya akan berlayar dengan Al-Dhamir, menyatakan mereka “akan terus mencoba, apa pun rintangannya.” Para aktivis juga menyebut telah berkonsultasi dengan lembaga hukum dan HAM internasional untuk menjamin perlindungan hukum bagi para relawan, serta menilai intervensi bersenjata terhadap kapal sipil damai di perairan internasional sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.

Dalam konteks diplomatik, disebutkan pula bahwa pemerintah Inggris—yang benderanya dikibarkan kapal Madleen—menolak permintaan Israel untuk mencegah keberangkatan kapal dari Eropa. Penolakan itu dinilai sebagai sinyal politik bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk melarang pelayaran tersebut.

Upaya panjang menembus blokade

Perjalanan Madleen dipaparkan sebagai bagian dari rangkaian panjang upaya masyarakat sipil internasional untuk menembus blokade laut Gaza. Upaya pertama yang berhasil tercatat pada Agustus 2008, ketika dua kapal gerakan Free Gaza Movement—Liberty dan Free Gaza—berhasil merapat ke Pelabuhan Gaza dengan membawa aktivis dan bantuan simbolik. Namun, setelah itu Israel memperketat blokade dan mulai rutin mencegat kapal-kapal yang mencoba berlabuh.

Puncak ketegangan terjadi pada Mei 2010 ketika enam kapal dalam Freedom Flotilla, termasuk Mavi Marmara asal Turki, berupaya mengirim bantuan ke Gaza. Pasukan komando Israel mencegat konvoi di perairan internasional. Serangan di atas Mavi Marmara menewaskan sembilan aktivis dan melukai puluhan lainnya; satu korban kemudian meninggal setelah dirawat dalam kondisi koma. Laporan PBB mengecam insiden tersebut dan menyebut beberapa korban ditembak dari jarak sangat dekat. Peristiwa itu memicu krisis diplomatik Israel–Turki, dan Israel kemudian melonggarkan sebagian blokade darat pada Juni 2010, meski blokade laut tetap diberlakukan.

Sejak 2011 hingga 2018, sejumlah misi lain—termasuk “Kapal Perempuan” (Women’s Boat to Gaza)—dilaporkan berusaha berlayar ke Gaza, namun dicegat angkatan laut Israel. Para penumpang disebut ditahan sementara lalu dideportasi. Meski gagal mencapai Gaza, upaya-upaya tersebut dinilai berperan dalam menjaga sorotan global terhadap blokade serta mendorong sejumlah konsesi kecil, termasuk permintaan maaf Israel kepada Turki pada 2016.

Perdebatan legalitas dan intersepsi di laut lepas

Intersepsi Israel terhadap kapal-kapal sipil di perairan internasional memunculkan perdebatan tentang legalitas blokade atas Gaza. Menurut paparan dalam tulisan ini, hukum humaniter internasional membatasi blokade agar tidak dimaksudkan menghukum warga sipil atau menghalangi kebutuhan dasar. Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat disebut melarang hukuman kolektif, dan sejumlah laporan PBB dikatakan menyimpulkan dampak blokade paling besar dirasakan warga sipil.

Dari sudut pandang hukum laut, blokade tanpa mandat Dewan Keamanan PBB atas wilayah yang tidak berstatus negara berdaulat—terutama jika menyasar penduduk sipil—dipandang tidak memiliki dasar yang kokoh. Dokumen seperti San Remo Manual dan Newport Manual disebut mengatur bahwa penggunaan kekerasan terhadap kapal sipil hanya dapat dibenarkan setelah peringatan yang jelas dan jika kapal menolak diperiksa. Israel dituduh kerap mengabaikan prosedur tersebut, termasuk dalam kasus-kasus yang disebut terjadi tanpa peringatan.

Komisi penyelidikan PBB pada 2011 disebut menyimpulkan penggunaan kekuatan terhadap Mavi Marmara “berlebihan dan tak dapat dibenarkan”, sementara Dewan HAM PBB disebut menolak dasar hukum blokade dan menyatakan warga Gaza menjadi korban hukuman kolektif. Palang Merah Internasional disebut menyebut blokade sebagai “penghimpitan ilegal”, dan Uni Eropa menggambarkannya sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima”.

Dampak nyata atau sekadar simbol?

Tulisan ini menilai, secara praktis, keunggulan militer Israel di Laut Tengah membuat misi seperti Madleen nyaris mustahil mencapai pantai Gaza. Disebutkan bahwa Israel akan menggunakan berbagai instrumen—mulai dari tekanan diplomatik dan kanal hukum hingga intervensi militer—untuk mencegah kapal internasional berlabuh tanpa izin. Keberhasilan logistik dinilai sangat kecil tanpa perubahan besar seperti keterlibatan kapal militer negara sahabat atau perlindungan resmi PBB.

Dalam perjalanan Madleen, narasi yang disampaikan menyebut kapal dicegat di perairan internasional dan dipaksa berbelok menuju Pelabuhan Ashdod. Para aktivis ditahan, termasuk jurnalis Al Jazeera Mubasher Omar Fayyad. Tindakan ini disebut memicu kecaman internasional luas karena dianggap melanggar hukum laut dan prinsip kebebasan pelayaran.

Namun, efektivitas misi dinilai tidak semata diukur dari keberhasilan fisik menembus blokade. Nilai utama misi semacam ini, menurut tulisan tersebut, terletak pada efek politik, sorotan media, dan tekanan moral. Tragedi Mavi Marmara disebut mengubah percakapan global tentang Gaza dan mendorong pelonggaran sebagian pembatasan darat pada 2010.

Kehadiran tokoh publik seperti Thunberg disebut memperluas jangkauan pesan dan membawa isu Gaza ke ruang opini publik global. Upaya yang terus diulang meski kerap dicegat dinilai membantu mencegah normalisasi blokade dan menjaga Gaza tetap menjadi perhatian internasional. Para aktivis juga membingkai blokade bukan semata kebijakan keamanan, melainkan bentuk slow violence—kekerasan lambat yang menghancurkan kehidupan secara sistematis dan berkepanjangan.

Pada saat yang sama, tulisan ini menegaskan bahwa blokade Gaza tidak akan runtuh hanya karena satu kapal atau satu ekspedisi. Akar persoalan disebut terkait sistem pendudukan yang harus diakhiri secara menyeluruh, serta adanya dukungan internasional yang membuat sistem tersebut bertahan. Dalam kerangka itu, setiap kapal yang berlayar diposisikan bukan sekadar pembawa bantuan, melainkan simbol perlawanan terhadap sistem yang dinilai menyangkal keadilan.

Liam Cunningham, saat pelepasan kapal dari Pelabuhan Catania, Italia, dikutip mengatakan: “Jika pemerintah tak lagi menjalankan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, maka tanggung jawab itu jatuh ke tangan kita, rakyat biasa.”