Kanada memperlihatkan perubahan nada diplomatik yang lebih keras terhadap Israel setelah menandatangani pernyataan bersama dengan dua sekutunya di G7, Inggris dan Prancis, pada awal pekan ini. Dalam pernyataan tersebut, penderitaan warga di Gaza disebut “tak tertahankan”, sementara alokasi bantuan yang diberikan Israel dinilai “sangat tidak memadai”.

Pernyataan itu juga mengkritik respons Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Respons Israel disebut sebagai tindakan yang “sama sekali tidak proporsional” dan “sangat keterlaluan”. Dalam pernyataan yang sama, Israel disebut telah membunuh 54.000 warga Palestina di Gaza—angka yang disebut lebih rendah dari kenyataan menurut jurnal medis The Lancet.

Kanada, Inggris, dan Prancis menegaskan mereka “tidak akan tinggal diam” atas situasi di Gaza dan menyatakan “tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditargetkan” terhadap pelaku kekerasan pemukim Israel serta perusakan rumah warga Palestina di Tepi Barat.

Pernyataan keras tersebut juga memicu respons dari Hamas, yang menyebutnya sebagai “langkah penting untuk mengembalikan prinsip-prinsip hukum internasional” yang, menurut mereka, telah dihancurkan oleh “pemerintah teroris Netanyahu”.

Insiden penembakan delegasi di Tepi Barat

Tekanan diplomatik Kanada turut menguat setelah insiden di Tepi Barat pada Rabu lalu. Empat warga Kanada termasuk dalam delegasi yang mengunjungi wilayah tersebut bersama perwakilan Eropa ketika mereka ditembaki tentara Israel. Ottawa segera menuntut penyelidikan penuh dan penjelasan segera, serta menyebut insiden itu “benar-benar tidak dapat diterima”. Dari pihak Israel, tanggapan yang disampaikan adalah penyesalan atas “ketidaknyamanan yang terjadi”.

Di antara tiga negara yang menandatangani pernyataan bersama, Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut telah lama menjadi pengkritik paling vokal terhadap Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada pekan ini menghentikan negosiasi dagang dengan Israel dan memberlakukan sanksi terhadap tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan pemukim Israel.

Kanada sebelumnya kerap melontarkan kecaman, namun dinilai berhati-hati agar tidak menyinggung Amerika Serikat, sekutu terbesarnya. Kini, langkah Ottawa dinilai menunjukkan pergeseran yang lebih tegas.

“Nada baru” dalam kebijakan Kanada

Michael Lynk, profesor hukum asal Kanada dan mantan pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, mengatakan bahasa yang digunakan Kanada kali ini sangat berbeda. Ia menyebut Kanada adalah kekuatan menengah dalam isu Timur Tengah, namun menilai ketegasan pernyataan terbaru itu jarang terlihat. Seorang mantan pejabat senior pemerintah Kanada yang enggan disebutkan namanya juga menyebut ini sebagai “nada baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya”.

Mengapa berubah sekarang?

Menurut mantan pejabat tersebut, selama ini Ottawa cenderung menunggu sinyal dari Washington dalam menentukan arah kebijakan terkait Timur Tengah. Isu Israel-Palestina, kata dia, biasanya ditangani dengan sangat hati-hati karena dapat memicu reaksi publik yang kuat dari berbagai pihak.

Namun, situasi di Gaza disebut memburuk, termasuk adanya pengepungan selama dua bulan oleh Israel setelah kehancuran hampir total infrastruktur di wilayah itu. Pada saat yang sama, Kanada kini dipimpin Perdana Menteri Mark Carney, yang baru memasuki panggung elektoral pada pemilihan bulan lalu ketika Partai Liberal yang dipimpinnya memenangkan status pemerintahan minoritas. Carney sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Kanada.

Lynk menilai latar belakang Carney sebagai ekonom—bukan politisi—membuat ucapannya lebih lugas. Ia juga berpendapat Carney tidak membawa beban politik seperti pendahulunya, Justin Trudeau, terutama dalam kaitannya dengan hubungan dengan organisasi pro-Israel arus utama dan sayap kanan di Kanada.

Carney juga menyatakan dengan jelas bahwa ia melihat Kanada lebih dekat dengan sekutu-sekutu Eropanya ketimbang Amerika Serikat, yang dinilai mulai menjauh dari Kanada. Dalam konteks ini, disebutkan pula bahwa Presiden AS Donald Trump memicu perang dagang antara kedua negara dan menyebut Kanada sebagai “negara bagian ke-51”.

Lynk menilai ujian sebenarnya adalah apakah Kanada akan menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan langkah konkret. Ia mengutip ungkapan bahwa Kanada kerap bergerak lambat dalam menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB.

Bergerak bersama sekutu

Mantan pejabat Kanada itu menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Ottawa umumnya tidak dilakukan secara sepihak. Kanada, menurutnya, jarang bersuara sendiri dan biasanya bertindak bersama mitra internasional. Ia menilai pernyataan pada Senin lalu juga dilakukan untuk mendapatkan “perlindungan politik” dengan bergabungnya Prancis dan Inggris.

Faktor Amerika Serikat dan ruang bagi sekutu untuk lebih vokal

Perang Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 19 bulan dinilai sebagai genosida oleh berbagai organisasi HAM, termasuk Amnesty International, dan disebut sebagai “kemungkinan genosida” oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Meski demikian, disebutkan bahwa hanya AS yang memiliki pengaruh besar terhadap Israel untuk menghentikan perang.

Namun, Presiden Trump belakangan tampak mengambil jalur kebijakan luar negeri sendiri dan beberapa kali terlihat menjauh dari Israel dalam urusan langsung dengan Hamas, Houthi, dan Iran. Raed Jarrar, direktur advokasi Democracy for the Arab World Now, menilai retorika Kanada yang lebih berani mengirimkan pesan kepada AS dan Israel bahwa Kanada, bersama negara lain, tidak akan lagi hanya menjadi penonton. Menurutnya, sikap Trump yang tampak “melepaskan diri” dari Israel juga memberi ruang bagi sekutu-sekutu AS untuk lebih vokal.

Jarrar mengatakan secara historis sekutu-sekutu AS cenderung sangat berhati-hati karena ada risiko, bukan hanya dari Israel tetapi juga dari AS. Namun, ia menilai kondisi Gaza kini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan.

Mantan pejabat Kanada itu juga menyinggung pengaruh kelompok lobi pro-Israel di Kanada yang besar, namun menurutnya “bukan penentu akhir”. Ia menyatakan sistem politik Kanada memiliki mekanisme pengawasan terhadap pengaruh uang dan donasi, berbeda dengan AS yang ia gambarkan lebih longgar.

Menunggu tindak lanjut

Para narasumber yang dikutip sepakat bahwa tindak lanjut dari pernyataan tersebut menjadi penentu arti langkah Kanada selanjutnya. Jarrar menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak di Gaza bukan hanya perlindungan bagi warga Palestina, tetapi juga akses terhadap makanan. Ia menyebut situasi ini terkait langsung dengan hukum dan ketertiban internasional, serta mempertaruhkan tatanan perdamaian internasional pasca Perang Dunia II.