Kakanwil Kemenag DKI: Temuan Audit BPK Jadi Bahan Perbaikan Tata Kelola dan Transparansi

Kakanwil Kemenag DKI: Temuan Audit BPK Jadi Bahan Perbaikan Tata Kelola dan Transparansi

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menjadikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program dan kegiatan.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib, dalam expose meeting bersama tim auditor BPK RI di Aula Fatahilah, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Jumat (13/3/2026). Pertemuan tersebut membahas paparan awal hasil pemeriksaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Adib mengapresiasi paparan tim auditor dan menilai temuan pemeriksaan menjadi catatan penting bagi jajarannya untuk melakukan evaluasi serta perbaikan pada pelaksanaan program ke depan. “Paparan dari tim BPK RI menjadi catatan penting bagi kami. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan, khususnya dalam implementasi seluruh kegiatan dan program di lingkungan Kementerian Agama,” ujar Adib.

Dalam kesempatan yang sama, Adib juga menjelaskan penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) pada hari-hari tertentu, termasuk Jumat, sebagai bagian dari upaya efisiensi operasional perkantoran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menekan pengeluaran operasional, terutama penggunaan listrik, sembari menjaga layanan publik tetap berjalan.

“Dari sisi efisiensi pengeluaran perkantoran, seperti listrik, penghematannya cukup signifikan. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap kami jaga agar berjalan maksimal,” katanya.

Selain itu, Adib menyinggung penyesuaian administrasi aset seiring pembentukan Kementerian Haji. Ia menyebut sejumlah aset masih dalam tahap penataan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji. Untuk wilayah DKI Jakarta, proses penataan disebut relatif lebih cepat karena Kantor Wilayah Kementerian Haji telah memiliki lokasi tersendiri di Pondok Gede.

“Masih ada beberapa catatan terkait aset yang perlu penertiban administrasi. Ini menjadi bagian penting dalam proses peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji,” ujarnya.

Adib berharap hasil audit BPK RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi agar semakin transparan, akuntabel, dan profesional. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim auditor atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada tim BPK RI yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga hasil audit ini menjadi bahan perbaikan untuk tata kelola yang semakin baik di Kementerian Agama,” pungkasnya.