Kabar Viral BBM Gratis Marak Beredar, Warganet Diimbau Waspada Hoaks dan Penipuan

Kabar Viral BBM Gratis Marak Beredar, Warganet Diimbau Waspada Hoaks dan Penipuan

Kabar tentang pembagian bahan bakar minyak (BBM) gratis kembali ramai beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan. Informasi semacam ini kerap menarik perhatian karena menawarkan bantuan BBM tanpa biaya, yang dinilai menggiurkan untuk kebutuhan transportasi maupun aktivitas sehari-hari.

Namun, tidak semua kabar tersebut dapat dipercaya. Sejumlah informasi yang beredar diketahui merupakan hoaks atau upaya penipuan yang disebarkan pihak tidak bertanggung jawab, antara lain dengan tujuan mengumpulkan data pribadi atau menyebarkan malware. Karena itu, masyarakat diimbau tetap kritis dan melakukan verifikasi sebelum mengikuti atau membagikan informasi yang diterima.

Sejumlah contoh kabar viral yang dipersoalkan antara lain klaim tentang “link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis”. Klaim ini diunggah oleh sebuah akun Facebook pada Kamis, 7 Mei 2026, dengan narasi bahwa pemerintah bersama “mitra sosial” menghadirkan program subsidi BBM gratis. Unggahan tersebut menyertakan tombol pendaftaran yang mengarah ke tautan myregistration-2026.com.

Dalam penelusuran, tautan itu mengarahkan pengguna ke halaman yang meminta sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, provinsi, hingga nomor Telegram aktif. Model pengumpulan data semacam ini menjadi salah satu ciri yang perlu diwaspadai, terutama jika disertai janji bantuan gratis dan mengarahkan pengguna ke situs yang tidak jelas kredibilitasnya.

Selain itu, beredar pula unggahan yang mengklaim adanya perubahan harga BBM di Pulau Jawa dan Bali mulai 9 Maret 2026. Klaim tersebut muncul dalam sebuah posting di Threads pada 8 Maret 2026, yang menyebutkan harga Pertalite Rp 5.000, Pertamax Rp 6.150, dan Pertamax Turbo Rp 6.550, disertai catatan bahwa harga berlaku “per setengah liter”.

Maraknya informasi seperti ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian saat menerima kabar yang bersifat viral, terutama yang menyangkut program bantuan atau perubahan harga. Masyarakat disarankan memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi dan tidak sembarangan mengisi data pribadi pada tautan yang beredar di media sosial.