Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/1/2026). Forum ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam merespons wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Diskusi menghadirkan anggota DPRD Sumenep lintas fraksi, serta pengamat politik dan kebijakan publik. Agenda tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk mengkaji dampak demokratis, politik, dan tata kelola pemerintahan apabila Pilkada dilakukan secara tidak langsung.
Sejumlah anggota DPRD Sumenep yang hadir sebagai narasumber antara lain H. Hosnan, S.IP., M.AP (Fraksi PDI Perjuangan), Akhmadi Yasid, S.H (Fraksi PKB), Moh. Fendi, S.E (Fraksi Demokrat), Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I (Fraksi PPP), Ahmad Jauhari, S.IP., M.Phil (Fraksi NasDem), serta Holik (Fraksi Gerindra–PKS).
Diskusi juga menghadirkan pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Wilda Rasaili, M.A, yang menyoroti implikasi konstitusional dan kualitas demokrasi jika Pilkada dilakukan melalui DPRD. Acara dipandu moderator Wildan Mukhlisah.
Ketua JMSI Sumenep, Supanji, menyampaikan bahwa diskusi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen JMSI untuk memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat. Ia menilai isu Pilkada lewat DPRD berkaitan langsung dengan hak politik warga negara.
“Sebagai organisasi perusahaan media siber, JMSI memiliki tanggung jawab moral menghadirkan diskursus publik yang objektif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Wacana Pilkada lewat DPRD harus dibahas secara terbuka,” ujar Supanji.
Menurutnya, JMSI tidak bertujuan menggiring opini tertentu, melainkan membuka ruang pertukaran gagasan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif. “Kami ingin publik menilai secara kritis, apakah wacana ini menjadi solusi atau justru kemunduran demokrasi. Media harus berdiri di tengah dan memberi ruang bagi seluruh pandangan,” tegas Supanji.
Diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya beragam pandangan, baik yang mendukung maupun mengkritisi wacana Pilkada melalui DPRD. Para narasumber menekankan bahwa partisipasi publik, transparansi, dan prinsip demokrasi perlu menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan politik.
Melalui forum tersebut, JMSI Sumenep berharap diskusi publik dapat menjadi sarana edukasi politik yang konstruktif sekaligus memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas.
