KENDARI — Isu dekarbonisasi disebut telah menjadi perhatian sentral di tingkat internasional dan diperkirakan akan mendorong kebijakan negara-negara dengan perekonomian besar. Dalam konteks itu, transisi energi dari sumber fosil ke energi baru terbarukan (EBT) dinilai perlu dipahami tidak semata dari sisi hukum supply-demand, tetapi juga dari konsekuensi geopolitik yang berpotensi berpengaruh pada dinamika sosial politik domestik.
Ketua Panitia HUT ke-2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Khalid Zabidi, mengatakan masyarakat pers nasional perlu ikut mengawal persoalan transisi energi sejak dini. Pernyataan itu disampaikan Khalid dalam keterangan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (5/2/2022).
Menurut Khalid, JMSI akan menggelar seminar khusus mengenai dampak geopolitik EBT dalam rangkaian HUT ke-2 JMSI yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Plaza Kubra, Jalan Supu Yusuf, Kendari. “Perspektif geopolitik dari transisi energi menuju EBT akan dibahas Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan dan Gerakan Net Zero di Kadin Indonesia, Muhammad Yusrizki,” ujar Khalid.
Ia menyebut presentasi Muhammad Yusrizki mengusung judul “Dekarbonisasi, Transisi Energi, dan Energi Baru Terbarukan dalam Kerangka Geopolitik”, yang menekankan arti penting isu tersebut, termasuk dalam konteks Pemilu 2024.
Muhammad Yusrizki disebut merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan salah seorang Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Ia juga dikenal sebagai praktisi energi dengan pengalaman bisnis dan profesional, termasuk di sektor industri dan jasa keuangan.
Selain menghadirkan narasumber dari Kadin Indonesia, JMSI juga mengundang Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Haji Maming sebagai pembicara. Khalid menyebut Mardani, yang merupakan pengusaha dan mantan bupati serta kini menjabat Bendahara Umum PB Nahdlatul Ulama, dikenal sebagai praktisi energi di Kalimantan Selatan.
Khalid berharap seminar tersebut dapat memperkaya perspektif pemilik perusahaan pers yang tergabung dalam JMSI dan wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan pers anggota. Ia menilai Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah sehingga perlu menjadi perhatian khusus masyarakat pers nasional agar keberlimpahan itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan rakyat, bangsa, dan negara.
JMSI dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Organisasi perusahaan pers ini disebut telah memiliki pengurus di 31 provinsi. Pada 10 Januari 2020, JMSI secara resmi menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Adapun surat keputusan hasil verifikasi JMSI diserahkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun kepada Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam upacara di Bandung, Jawa Barat, pada 21 Januari 2022, yang turut disaksikan Ketua KPK Firli Bahuri.
