Jelang Kunjungan Jokowi ke NTT, PSI Minta Publik Pisahkan Pilihan Politik dan Penilaian Pembangunan

Jelang Kunjungan Jokowi ke NTT, PSI Minta Publik Pisahkan Pilihan Politik dan Penilaian Pembangunan

Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mengajak masyarakat memisahkan perbedaan pilihan politik dari penilaian terhadap rekam jejak pembangunan di NTT. Ajakan itu disampaikan menjelang kunjungan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ke NTT pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Junaidin menilai, masyarakat masih mengingat berbagai pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Menurut dia, setiap kali nama Jokowi kembali disebut, ingatan publik di NTT turut mengarah pada program-program pembangunan yang dinilai membawa perubahan di daerah tersebut.

“Setiap kali nama beliau (Jokowi) kembali disebut, ingatan masyarakat NTT tentang legacy dan jejak pembangunan di NTT pun ikut muncul ke permukaan. Di era Bapak Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris,” kata Junaidin kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Ia menyebut, bagi sebagian besar masyarakat NTT, perubahan paradigma pembangunan itu tidak sekadar slogan, melainkan dirasakan melalui sejumlah program pemerintah. Junaidin menyinggung pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, pembangunan jalan dan pelabuhan, pengembangan kawasan pariwisata, serta program Tol Laut.

Menurutnya, Tol Laut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di NTT. Ia menggambarkan program tersebut sebagai simbol perubahan cara negara memandang NTT, dari wilayah yang terpisah oleh laut menjadi wilayah yang semakin terhubung.

Junaidin juga menegaskan, perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menghapus fakta pembangunan yang telah dirasakan masyarakat. Ia menyatakan, masyarakat boleh berbeda pilihan politik, namun tetap perlu mengakui catatan pembangunan yang terjadi.

Ia menilai, konsep pembangunan Indonesia-sentris menunjukkan kehadiran negara tidak hanya di pusat pertumbuhan, tetapi juga di wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah yang selama ini menghadapi keterisolasian. Karena itu, kata Junaidin, bagi sebagian masyarakat NTT, Jokowi bukan sekadar mantan presiden, melainkan sosok yang meninggalkan kebijakan dan pembangunan yang dampaknya masih dirasakan.

Lebih lanjut, Junaidin mengatakan kunjungan Jokowi ke NTT semestinya tidak hanya dipandang sebagai agenda politik, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali kebijakan pemerintah pusat yang pernah dijalankan di wilayah tersebut. Ia menilai, kedatangan Jokowi dapat membangkitkan memori kolektif masyarakat terkait pembangunan yang telah dilakukan.

Junaidin menambahkan, pihaknya tidak bermaksud mengkultuskan tokoh tertentu. Ia menyebut, yang ingin ditekankan adalah rekam jejak pembangunan yang menurutnya masih terasa hingga saat ini, termasuk hubungan emosional yang terbentuk antara Jokowi dan masyarakat NTT melalui perhatian serta kebijakan yang dirasakan langsung selama masa pemerintahannya.