Jaringan Damai Papua (JDP) mempertanyakan tindakan pengamanan dan penangkapan terhadap sekitar 12 warga sipil dalam operasi gabungan Polri dan TNI di Kabupaten Tambrauw, Selasa (17/3). JDP menilai aparat belum menjelaskan secara terbuka dasar hukum maupun alasan penangkapan terhadap belasan warga tersebut.
Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kamis (19/3/2026), mendesak Kapolda Papua Barat Daya segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. JDP juga meminta Panglima Kodam XVIII/Kasuari menjelaskan keterlibatan unsur militer dalam operasi itu, mengingat dampaknya dinilai signifikan terhadap masyarakat sipil di wilayah Tambrauw.
“Setiap tindakan aparat harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik terhadap warga sipil, terutama di wilayah konflik seperti Papua,” tegas JDP dalam pernyataannya.
JDP turut mencatat sejumlah warga yang diamankan, yakni TY (28), LY (57), SY (19), AY (44) yang disebut sebagai Kepala Kampung Banfot, MY (29) yang disebut sebagai Kepala Kampung Bamusbama, serta BY, AY, TY, WY (49) yang disebut seorang PNS, PY (49), dan YJ.
Menurut JDP, penangkapan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan pascainsiden penyerangan terhadap tenaga kesehatan di Tambrauw, yang sebelumnya diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai pihak yang bertanggung jawab.
JDP mengingatkan aparat agar tidak gegabah dalam melakukan upaya paksa. Mereka menekankan pentingnya ketelitian dalam menetapkan tersangka agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga sipil yang tidak terlibat. “Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu-menahu, justru menjadi korban salah tangkap,” kata JDP.
Selain meminta penjelasan, JDP mendorong aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan damai dalam penanganan konflik, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. JDP juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum dalam kasus ini untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan bagi para korban, khususnya terkait penyerangan terhadap tenaga kesehatan di Tambrauw.
JDP menilai situasi di Papua membutuhkan kehati-hatian ekstra, tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, agar kondisi sosial yang rentan tidak semakin memburuk.
