Pemerintah Inggris untuk pertama kalinya sejak perang Israel di Gaza berlangsung lebih dari 21 bulan menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan London siap menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Israel apabila gencatan senjata tidak segera tercapai untuk menghentikan penderitaan di Jalur Gaza.
Meski demikian, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat: apakah ini menandai perubahan kebijakan Inggris, atau sekadar retorika politik untuk merespons tekanan publik. Dalam pernyataan publiknya, Lammy mengaku “terkejut” dan “muak” atas apa yang ia sebut sebagai kekejaman terhadap warga sipil di Gaza, serta menegaskan penderitaan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Namun, ia tidak merinci bentuk sanksi yang akan diberlakukan jika Israel melanjutkan operasi militernya.
Pernyataan Lammy muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Kondisi disebut semakin memburuk sejak Israel memperketat blokade, menghentikan pasokan bantuan, dan kelaparan menyebar di antara lebih dari dua juta warga Palestina. Sementara itu, serangan udara dan darat dilaporkan masih berlangsung dan jumlah korban jiwa terus bertambah setiap hari.
Walau nada Inggris terdengar lebih tegas, sebagian pihak meragukan kesiapan pemerintah untuk mengambil langkah konkret. Hubungan strategis dengan Amerika Serikat (AS)—sekutu utama Israel—sering dipandang sebagai faktor yang dapat membatasi keputusan besar seperti sanksi terhadap Tel Aviv.
Dalam wawancara dengan program Behind the News, Direktur Council for Arab-British Understanding, Chris Doyle, menyatakan Inggris memiliki banyak “kartu tekanan” yang belum digunakan. Ia menilai retorika keras dari sebagian politisi belum diikuti langkah yang cukup untuk menekan Israel secara nyata. Menurutnya, Inggris dapat mempertimbangkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel atau memberlakukan larangan ekspor senjata.
Inggris sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah yang bersifat simbolik, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri garis keras Israel—Itamar Ben Gvir (Menteri Keamanan Nasional) dan Bezalel Smotrich (Menteri Keuangan)—serta menangguhkan sementara pembicaraan perdagangan bebas. Namun, bagi banyak pengamat, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengubah dinamika di lapangan.
Isu sanksi terkait persenjataan disebut sebagai ujian utama. Dr. Hasni Abidi, pakar hubungan internasional di Universitas Jenewa, menilai kebijakan luar negeri yang ingin menekan Israel secara serius perlu menyentuh aspek paling sensitif, yakni senjata. Ia mencatat bahwa meski nada kebijakan Eropa terhadap Israel mulai berubah, langkah konkret—terutama yang berdampak ekonomi dan militer—masih terbatas. Abidi menyebut tanpa sanksi nyata, Israel tidak akan merasa tertekan untuk menghentikan serangannya.
Sejauh ini, 26 negara termasuk Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan diakhirinya perang, serta mengecam lambatnya distribusi bantuan dan pembunuhan warga sipil yang mencari air dan makanan. Namun, jurnalis dan pengamat Israel, Ihab Jabareen, menilai Israel memahami bahwa selama tidak ada tekanan dari Washington dan tidak ada embargo senjata, kritik dari Eropa tidak akan banyak berpengaruh.
Jabareen juga menyoroti peran negara-negara kawasan. Menurutnya, Israel merasa semakin leluasa karena negara-negara di sekitar Gaza, terutama Mesir, tidak memainkan peran aktif untuk menekan atau menahan agresi Israel. Ia menyebut dalam kalkulasi Israel saat ini, Mesir tidak memiliki bobot yang dapat memengaruhi jalannya konflik.
Di Inggris dan sejumlah negara Eropa, tekanan dari masyarakat sipil terus berlanjut. Demonstrasi menolak perang masih berlangsung di London dan berbagai kota besar lainnya. Sejumlah institusi turut menyerukan peninjauan ulang kerja sama ekonomi dengan Israel, terutama di kalangan lembaga yang menekankan nilai etika dan keadilan sosial. Tekanan tersebut kini diarahkan kepada pemerintah Inggris agar menyelaraskan tindakan nyata dengan pernyataan moral yang disampaikan di ruang publik.
