Indonesia dinilai perlu memperkuat kebijakan pertahanan maritim dengan berkaca pada insiden Lahad Datu Standoff di Sabah, Malaysia, pada awal 2013. Dalam peristiwa itu, ratusan anggota kelompok milisi bersenjata dari Filipina Selatan menerobos perbatasan laut dan menduduki sebuah desa terpencil untuk mengklaim kedaulatan kawasan. Malaysia kemudian mengerahkan jet tempur untuk mengebom perkemahan kelompok tersebut.
Insiden yang berlangsung berminggu-minggu itu menewaskan 68 orang dalam baku tembak. Disebutkan pula adanya tindakan kekerasan ekstrem di lokasi kejadian, termasuk pemenggalan terhadap sejumlah anggota kepolisian Malaysia. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat di perbatasan laut yang rawan guna mencegah masuknya ancaman serupa ke wilayah Indonesia.
Dalam konteks menjaga kedaulatan dan menangkal ancaman dari luar, pemerintah menempatkan kapabilitas anti-access/area denial (A2/AD) untuk mencegah masuknya pasukan musuh ke wilayah kedaulatan negara. Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan peperangan asimetris, seperti taktik gerilya dan pengerahan milisi maritim, dengan memanfaatkan keunggulan geografis untuk mengeksploitasi kelemahan operasional lawan.
Di tengah kendala anggaran, Kementerian Pertahanan mengarahkan investasi pertahanan pada modernisasi militer. Pengadaan aset terbaru, termasuk kapal fregat dan jet tempur, diposisikan untuk meningkatkan efek gentar terhadap potensi intrusi asing di masa depan. Selain itu, otoritas keamanan juga memanfaatkan kapabilitas serangan siber dan taktik perang informasi guna mengganggu jaringan komunikasi musuh dalam skenario ancaman hybrid.
Di tengah kompetisi geopolitik yang kian memanas, Indonesia juga menekankan strategi kemandirian pertahanan melalui diversifikasi impor alat utama sistem pertahanan (alutsista). Pemerintah disebut berupaya meminimalkan ketergantungan pasokan senjata pada Amerika Serikat dan China dengan menerapkan strategi hedging, yakni membagi kontrak pengadaan ke sejumlah negara alternatif seperti Turki dan Prancis. Dalam kerangka ini, Indonesia disebut memborong 48 jet tempur Kaan dan berbagai kapal fregat terbaru untuk memperkuat pengamanan rute pelayaran laut strategis.
Selain pengadaan, pemerintah juga menyasar kerja sama alih teknologi dalam setiap kesepakatan, termasuk transfer keahlian teknis perakitan kapal tempur kepada perusahaan produsen lokal sebagai bagian dari pembangunan kemandirian industri pertahanan jangka panjang. Untuk mendukung modernisasi tersebut, anggaran pertahanan disebut dialokasikan hingga Rp185 triliun pada 2026.
Di tingkat kerja sama internasional, Indonesia menegaskan keterlibatan dalam RIMPAC 2026, latihan militer maritim multinasional yang disebut sebagai yang terbesar di dunia. Perencanaan awal latihan ini dibahas dalam rapat di San Diego, Amerika Serikat, yang dipimpin Armada ke-3 Angkatan Laut AS untuk menyinkronkan tujuan bersama dan menyusun skenario latihan strategis.
Dalam rangkaian persiapan, para delegasi negara peserta, termasuk Indonesia, mengintegrasikan kemampuan personel dan sistem platform militer terbaru melalui diskusi kelompok kerja. Panitia juga merancang simulasi operasi masa damai, seperti misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan nilai budaya masyarakat sekitar.
