Indonesia Perkuat Kebijakan Pertahanan Hadapi Ancaman Maritim di Laut Sulu dan Laut Sulawesi

Indonesia Perkuat Kebijakan Pertahanan Hadapi Ancaman Maritim di Laut Sulu dan Laut Sulawesi

Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim yang dinilai serius di kawasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Berbagai ancaman seperti terorisme, perompakan, hingga penyelundupan lintas negara disebut berpotensi mengganggu keselamatan kapal nelayan dan kapal niaga yang melintasi jalur perairan tersebut.

Kondisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara membuat wilayah perbatasan laut rentan terhadap kejahatan transnasional. Dalam konteks ini, Laut Sulu dan Laut Sulawesi kerap disebut sebagai titik panas kejahatan berat, termasuk aksi kelompok militan Abu Sayyaf yang dikaitkan dengan pembajakan dan penculikan untuk memperoleh uang tebusan. Keberadaan aktor nonnegara dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas turut menambah kompleksitas penanganan keamanan di kawasan perbatasan strategis tersebut.

Dalam merespons dinamika ancaman, pemerintah juga menyoroti pelajaran dari insiden Lahad Datu Standoff pada awal 2013 di Sabah, Malaysia. Saat itu, ratusan anggota kelompok milisi bersenjata dari Filipina Selatan menerobos perbatasan laut dan menduduki sebuah desa terpencil untuk mengklaim kedaulatan wilayah. Malaysia kemudian mengerahkan jet tempur untuk mengebom perkemahan kelompok tersebut. Insiden yang berlangsung berminggu-minggu itu dilaporkan menewaskan 68 orang dan disertai kekerasan terhadap aparat keamanan. Peristiwa tersebut dipandang sebagai pengingat pentingnya pengawasan ketat di perbatasan laut yang rawan.

Di sisi kebijakan pertahanan, Indonesia memperkuat pendekatan anti-access/area denial (A2/AD) atau area denial untuk mencegah masuknya kekuatan lawan ke wilayah kedaulatan. Strategi ini dikaitkan dengan penerapan peperangan asimetris, seperti taktik gerilya dan pengerahan milisi maritim, serta pemanfaatan keunggulan geografis untuk mengeksploitasi kelemahan operasional pihak lawan.

Modernisasi alat utama sistem pertahanan juga menjadi bagian dari penguatan tersebut. Di tengah kendala anggaran, Kementerian Pertahanan mengarahkan investasi untuk pembaruan kemampuan, termasuk pengadaan kapal fregat dan jet tempur guna meningkatkan efek gentar terhadap potensi intrusi asing. Selain itu, pengembangan kemampuan siber dan taktik perang informasi disebut dimanfaatkan untuk mengganggu jaringan komunikasi lawan dalam skenario ancaman hybrid.

Pemerintah juga menekankan langkah kemandirian pertahanan melalui diversifikasi impor alutsista. Dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik, Indonesia berupaya meminimalkan ketergantungan pasokan senjata pada negara tertentu dengan membagi kontrak pembelian ke berbagai mitra alternatif, seperti Turki dan Prancis. Dalam kerangka ini, disebutkan rencana pembelian 48 jet tempur Kaan dan sejumlah fregat baru untuk memperkuat pengamanan rute pelayaran strategis.

Aspek alih teknologi turut menjadi sasaran dalam pengadaan alutsista. Skema kerja sama diarahkan agar terdapat transfer keahlian teknis, termasuk dalam perakitan kapal tempur, kepada perusahaan produsen lokal guna mendukung kemandirian industri pertahanan jangka panjang. Dalam rencana anggaran, disebutkan alokasi anggaran pertahanan hingga Rp185 triliun pada 2026 untuk menjaga kelangsungan program modernisasi.

Di tingkat kerja sama internasional, Indonesia menegaskan keterlibatan dalam RIMPAC 2026, latihan militer maritim multinasional yang disebut terbesar di dunia. Perencanaan awal latihan ini dibahas dalam rapat di San Diego, Amerika Serikat, yang dipimpin Armada ke-3 Angkatan Laut AS. Negara-negara peserta, termasuk Indonesia, menyusun skenario latihan untuk meningkatkan interoperabilitas menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, sekaligus memasukkan simulasi operasi masa damai seperti bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, pemerintah menyatakan tidak mengabaikan potensi bahaya maritim di wilayah perairan teritorial. Penguatan kebijakan pertahanan dilakukan melalui kombinasi peningkatan kapabilitas militer, pengembangan siber, modernisasi alutsista, diversifikasi pengadaan, serta partisipasi dalam kerja sama internasional dengan penekanan pada penjagaan kedaulatan dan stabilitas kawasan.