Upaya pemberantasan korupsi dinilai tidak cukup jika hanya bertumpu pada penindakan hukum. Perbaikan sistem dan penguatan institusi disebut sebagai fondasi utama untuk mencegah praktik korupsi dan perburuan rente terus berulang.
Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai banyak program pemerintah kerap berubah arah akibat lemahnya pengawasan serta minimnya mekanisme check and balances. Menurutnya, proses tersebut biasanya diawali oleh sentralisasi kekuasaan yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan.
“Ketika pengawasan melemah, ruang bagi broker politik dan kelompok kepentingan untuk masuk ke dalam proses kebijakan menjadi semakin terbuka. Normalisasi praktik rent seeking dan korupsi akhirnya terjadi karena sistem tidak mampu memberikan pengawasan yang efektif,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).
Didik merujuk data World Governance Indicators yang menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas regulasi, dan kontrol korupsi memiliki korelasi kuat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan suatu negara. Negara dengan kualitas institusi yang baik, menurut data tersebut, umumnya mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang dibanding negara dengan tata kelola yang lemah.
Ia menegaskan fokus utama reformasi perlu diarahkan pada pembangunan institusi yang sehat. Didik menilai institusi yang baik akan mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperbesar peluang transparansi.
“Solusi utama bukan sekadar mengganti dan memenjarakan orang, melainkan membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah dilakukan, dan akuntabilitas menjadi budaya,” kata Didik.
Didik juga menilai agenda reformasi kelembagaan semakin penting di tengah meningkatnya peran negara dalam berbagai program pembangunan dan pengelolaan sumber daya ekonomi.
