Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerja PT Riau Petroleum Kampar. IMM menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut belum menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kemajuan ekonomi daerah.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein, menyatakan PT Riau Petroleum Kampar semestinya menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Namun, ia menilai capaian perusahaan hingga kini belum terlihat jelas.
“Sebagai BUMD yang bergerak di sektor strategis, PT Riau Petroleum Kampar semestinya mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Faktanya, publik masih mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap PAD, capaian usaha, maupun arah pengembangan bisnisnya,” kata Alpin dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7).
Menurut Alpin, kondisi itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kepemimpinan Direktur PT Riau Petroleum Kampar, Hengky Primana. Ia menegaskan evaluasi dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang menggunakan modal dari kekayaan daerah, bukan ditujukan kepada individu.
Alpin menyebut evaluasi perlu dilakukan secara objektif dengan indikator terukur, mulai dari pencapaian target bisnis, kontribusi terhadap pendapatan daerah, efektivitas manajemen, penerapan tata kelola perusahaan, hingga kemampuan membangun kemitraan strategis.
Ia juga menekankan BUMD tidak semestinya hanya menjadi pelengkap struktur birokrasi, melainkan harus dikelola profesional dan kompetitif agar memberi manfaat ekonomi bagi daerah.
Selain evaluasi, IMM Riau menyoroti pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah. Menurut Alpin, prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus diwujudkan dalam setiap kebijakan perusahaan.
Karena itu, IMM Riau meminta Direktur PT Riau Petroleum Kampar mempublikasikan laporan kinerja perusahaan, capaian bisnis, strategi pengembangan, serta kontribusi yang telah diberikan kepada daerah selama masa kepemimpinannya.
“Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat. Sebagai perusahaan yang mengelola aset daerah, PT Riau Petroleum Kampar memiliki tanggung jawab untuk membuka informasi yang tidak dikecualikan kepada publik. Transparansi bukan ancaman, tetapi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat,” ujar Alpin.
IMM Riau juga meminta Gubernur Riau memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD, khususnya PT Riau Petroleum Kampar. Alpin menilai evaluasi terhadap direksi dan komisaris perlu dilakukan secara berkala agar setiap BUMD memiliki target bisnis yang jelas serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan nilai tambah, pembukaan peluang investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Jika fungsi strategis itu tidak berjalan, menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh dari sisi kepemimpinan, tata kelola, maupun arah kebijakan bisnis.
Di akhir pernyataannya, Alpin menegaskan jabatan dalam pengelolaan BUMD mengandung tanggung jawab moral, profesional, dan hukum. Ia menyatakan kepercayaan untuk mengelola aset daerah harus dibuktikan melalui kinerja yang terukur, transparansi, serta kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Apabila kepemimpinan yang ada terbukti tidak mampu menghadirkan kemajuan, gagal mencapai target perusahaan, atau justru menjadi beban bagi keuangan daerah, maka sikap yang paling terhormat adalah bersedia dievaluasi dan, apabila diperlukan, mengundurkan diri demi kepentingan yang lebih besar,” tutup Alpin.
