Jakarta—Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 pada 10 Juni 2026. Konferensi ini mengangkat tema “Governing for All: Integrity, Transparency, Inclusiveness, and Poverty Eradication Amidst Global Turbulence.”
ICoGPASS 2026 mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan jajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN), akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Pelaksanaan konferensi dilakukan secara blended, yakni luring di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui Youtube PoliteknikSTIALANJakarta serta Zoom Meeting.
Dalam sambutan pembukaan, Kepala LAN Muhammad Taufiq menekankan bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Ia juga menyampaikan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan inovasi kebijakan berbasis riset, sekaligus memperkuat kapasitas institusi publik agar lebih adaptif terhadap perubahan.
Presiden International Association for Public Administration (IAPA) Prof. M. R. Khairul Muluk menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, integritas, transparansi, dan inklusivitas merupakan fondasi utama pemerintahan modern, sementara forum akademik internasional seperti ICoGPASS dinilai penting untuk mempertemukan perspektif global guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.
Sesi pertama disampaikan Prof. Thomas Pepinsky (Cornell University, Amerika Serikat) melalui materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics.” Ia menjelaskan akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik. Pepinsky menekankan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan perlu memberi solusi atas persoalan sosial, serta mendorong peran akademisi sebagai warga negara yang aktif dalam memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan. Selain publikasi ilmiah, kontribusi juga dapat dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat dan masukan berbasis bukti dalam proses pengambilan kebijakan.
Pemateri berikutnya, Prof. Fernanda Natasha B.C. (University of Brasilia) membawakan topik “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces.” Ia membahas efektivitas institusi partisipatif dalam memperkuat demokrasi melalui hubungan negara dan masyarakat. Berbagai mekanisme seperti forum konsultasi publik, dewan masyarakat, dan participatory budgeting disebut dapat memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan, tetapi partisipasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Menurutnya, institusi partisipatif perlu menjamin representasi luas, inklusivitas, pengaruh nyata terhadap kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang. Ia juga mengangkat pengalaman Brasil, di mana forum partisipatif dapat memperkuat keadilan sosial, namun masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi kebijakan, keterbatasan representasi, dan dinamika politik yang berubah.
Dari Australia, Prof. Lucy Taksa (Deakin Business School) memaparkan perkembangan konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). Ia menyampaikan DEI berkembang dari upaya mengatasi diskriminasi menjadi pendekatan yang lebih komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Diversity merujuk pada keberagaman individu, equity menekankan keadilan sesuai kebutuhan kelompok, sedangkan inclusion berfokus pada lingkungan yang menerima dan menghargai semua orang. Taksa menilai keberhasilan DEI tidak cukup diukur dari kebijakan formal, melainkan juga perubahan budaya organisasi dan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan. Ia menambahkan, lingkungan yang beragam dan inklusif dinilai dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.
Masih dari Deakin Business School, Fannie Wu membawakan materi “An Intersectionally and Non-Binary Lens to Understanding Inequality.” Ia menjelaskan ketimpangan sosial perlu dipahami melalui perspektif interseksionalitas, yakni pengalaman individu dipengaruhi oleh irisan identitas seperti gender, etnis, kelas sosial, usia, agama, dan disabilitas. Wu juga menyampaikan pendekatan non-biner mengkritik klasifikasi identitas yang terlalu sederhana dan mengakui kompleksitas pengalaman manusia. Menurutnya, kebijakan yang hanya berfokus pada satu kategori berisiko gagal menjangkau kelompok yang menghadapi berbagai kerentanan sekaligus. Karena itu, perumusan kebijakan publik perlu lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman agar pengurangan ketimpangan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dari Timor-Leste, A. Letencio de Deus mempresentasikan materi “Imperative Character Development in Public Administration of Timor-Leste: Strategic Reasons and Institutional Mechanisms.” Ia menekankan keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan regulasi dan kompetensi teknis, tetapi juga karakter aparatur negara. Nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen pelayanan publik disebut menjadi faktor utama membangun birokrasi yang efektif serta dipercaya masyarakat. Ia menambahkan pengembangan karakter aparatur perlu didukung melalui pendidikan dan pelatihan, program kepemimpinan, kode etik, serta sistem pengawasan untuk membangun budaya organisasi berintegritas. Reformasi birokrasi berkelanjutan, menurutnya, perlu mencakup perubahan budaya dan perilaku, bukan hanya perbaikan struktur dan prosedur.
Dalam rangkaian konferensi, panitia menetapkan sejumlah penghargaan. Kategori Best Presenter Offline diberikan kepada Jojor Onom (The University of Sumatera Utara), Jeron Joseph (Asia School of Business), Dede Kosasih, Sulisnia Defan Amatullah, Wardatul Fauziah (Politeknik STIA LAN Jakarta), Muhammad Yoga Prabowo dan Amin Firdaus (Politeknik Keuangan Negara STAN), serta Dzakiyatunnada (Politeknik STIA LAN Jakarta).
Untuk Best Presenter Online, penghargaan diberikan kepada Azaria Eda Pradana (Universitas Diponegoro), Fitriana Khairunnisa (Politeknik STIA LAN Jakarta/Badan Standardisasi Nasional), Rachelia Eni Putri (Politeknik STIA LAN Jakarta), Irfan Amidar (Politeknik STIA LAN Jakarta), serta Putri Anisah Fitriani.
Kategori Best Moderator diberikan kepada Tutik Rachmawati, Nana Yuliana, dan Wahyu Pramudita. Sementara Best Partner ditetapkan kepada Universitas Diponegoro.
Adapun Best Paper meliputi “The paradox of Digital Transparency in Government Science Communication” (Yutainten, National Research and Innovation Agency), “Deliberative Planning in Indonesia: Is it Effective to Implement” (Nabil El Fikri, R. Slamet Santoso, Muhammad Faried Wajdy—UNDIP), serta “From Marine Natural Capital Valuation to Fiscal Integrity: A Governance Design for Blue Natural Capital Value at Risk in Indonesia” (Fahdrian Kemala, Romadhaniah, Roswita Berliana Siregar, Sari Melani, Helmi Satria Fahmi, Kurnia Fitra Utama).
Secara keseluruhan, ICoGPASS 2026 menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat di tengah tantangan global. Integritas, transparansi, partisipasi, keberagaman, serta penguatan kapasitas aparatur disebut menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui penyelenggaraan konferensi ini, Politeknik STIA LAN Jakarta menyatakan komitmennya untuk mengembangkan budaya riset dan publikasi ilmiah serta memperluas jejaring akademik internasional guna mendukung kemajuan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun global.
