Perkembangan teknologi informasi yang pesat dinilai telah mengubah komunikasi publik secara mendasar. Arus informasi bergerak tanpa sekat, opini dapat terbentuk dalam hitungan detik, dan persepsi publik bisa bergeser hanya karena satu narasi yang tidak terkelola dengan baik. Dalam situasi ini, peran Humas Polri disebut mengalami transformasi paradigma.
Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa personel Humas tidak lagi cukup berperan sebagai penyampai pesan, melainkan perlu bertransformasi menjadi analis informasi. Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan Peraturan Kepolisian tentang Assessment Center Polri yang menempatkan kompetensi berpikir analitis sebagai prasyarat penting dalam menjalankan fungsi kehumasan modern.
Menurutnya, kemampuan analitis diperlukan untuk membedah data, mengidentifikasi tren opini publik, serta merumuskan strategi komunikasi yang presisi. Pendekatan ini diposisikan sebagai bagian dari implementasi Polri berbasis data, sehingga langkah komunikasi memiliki dasar riset yang kuat dan dapat meminimalkan kesalahan persepsi publik yang berpotensi menurunkan citra institusi.
Dalam kerangka tersebut, Henry menekankan perlunya integrasi tiga kompetensi utama bagi insan Humas Polri, yakni berpikir analitis, integritas, dan loyalitas. Berpikir analitis dipandang sebagai instrumen taktis untuk memecahkan persoalan komunikasi, termasuk mengurai isu besar menjadi variabel lebih kecil, mengenali pola serangan opini maupun sentimen negatif sejak dini, hingga mengambil keputusan narasi berdasarkan riset media yang akurat, bukan asumsi.
Ia menambahkan, kemampuan intelektual perlu dibentengi integritas moral. Integritas disebut menjadi parameter kejujuran dalam menyampaikan fakta kepada publik, sehingga setiap produk komunikasi harus melalui verifikasi ketat dan pemeriksaan fakta serta terbebas dari manipulasi data maupun narasi yang menyesatkan. Kejujuran, lanjutnya, menjadi fondasi membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Selain itu, loyalitas disebut sebagai pilar yang menjaga kehormatan institusi. Loyalitas dimaknai sebagai komitmen tegak lurus terhadap organisasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diwujudkan melalui keseragaman narasi sesuai arahan pimpinan, dedikasi dalam manajemen media, serta kesiapsiagaan menghadapi krisis komunikasi.
Henry menegaskan setiap personel Humas pada hakikatnya merupakan benteng pertama pertahanan reputasi Polri, sehingga tindakan individu harus mencerminkan kehormatan organisasi. Untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi tersebut, ia menilai diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur, termasuk assessment berkala berbasis indikator perilaku guna memetakan kemampuan analisis secara objektif.
Hasil pemetaan itu, menurutnya, dapat menjadi dasar penerapan manajemen talenta, termasuk penempatan personel pada fungsi strategis seperti produksi kreatif maupun analisis media. Pada tataran operasional, transformasi ini diarahkan pada kemampuan jajaran Humas mengolah data mentah menjadi narasi yang menyejukkan atau berperan sebagai cooling system, dengan analisis untuk memetakan potensi konflik, integritas untuk menjaga akurasi informasi, dan loyalitas untuk memastikan institusi tetap solid di mata publik.
Melalui penguatan tiga pilar kompetensi tersebut, Henry menyatakan optimisme bahwa Humas Polri, khususnya di lingkungan Polda NTT, akan semakin profesional, adaptif, serta mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
