Berbagai narasi hoaks mengenai aturan pengenaan pajak untuk warga negara Indonesia (WNI) beredar di media sosial sepanjang Juli 2026. Sejumlah unggahan menampilkan klaim yang menyasar beragam kelompok, mulai dari pengguna ponsel, pesepeda, hingga pejalan kaki.
Selain itu, beredar pula informasi keliru yang menyebut adanya keterlibatan aparat dan perangkat di tingkat lokal—seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa—untuk menagih pajak. Narasi lain yang juga muncul adalah seruan untuk berhenti membayar pajak, yang dikaitkan dengan ajakan aksi demonstrasi hingga klaim adanya fatwa dengan mencatut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sejumlah nama pejabat turut menjadi sasaran, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Informasi yang beredar kerap menampilkan seolah-olah pernyataan berasal dari pejabat terkait, namun dibagikan tanpa sumber jelas serta tidak melalui proses konfirmasi dan verifikasi.
Berikut rangkuman beberapa hoaks tentang pajak yang beredar di media sosial.
Klaim pengguna ponsel akan dikenai pajak mulai 2027
Salah satu unggahan di Facebook menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menerapkan pajak bagi pengguna ponsel di Indonesia mulai 2027. Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel yang menyatakan adanya rencana tersebut.
Foto wajah Bahlil yang digunakan dalam unggahan itu juga diketahui diambil dari artikel Sindo News yang tidak membahas isu perpajakan.
Klaim Kemenhub menarik pajak untuk pesepeda mulai Juli 2026
Narasi lain menyebut pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengenakan pajak bagi pengguna sepeda mulai Juli 2026. Informasi ini merupakan hoaks yang dibagikan berulang.
Sebelumnya, pada 2024, isu serupa pernah dibantah oleh Juru Bicara Kemenhub saat itu, Adita Irawati. Ia menegaskan tidak ada rencana penarikan pajak bagi pesepeda.
