Informasi palsu atau hoaks tentang pendaftaran umrah gratis yang mengatasnamakan Kementerian Agama (Kemenag) kembali ramai beredar di masyarakat. Konten semacam ini menyebar melalui media sosial dan aplikasi percakapan, biasanya disertai ajakan untuk segera mendaftar lewat tautan tertentu.
Sejumlah unggahan yang beredar menampilkan narasi “umrah gratis” dengan klaim seolah-olah merupakan program resmi Kemenag. Dalam beberapa kasus, unggahan juga memuat poster atau foto Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta ada yang menampilkan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.
Salah satu contoh yang ditemukan berupa unggahan di TikTok pada 18 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat poster Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi: “Assalamu'alaikum segera daftarkan diri Anda untuk program Umroh Gratis. Kuota Terbatas, Link pendaftaran ada di bio profil, jangan sampai terlewat!” Unggahan itu juga menambahkan tulisan “UMROH GRATIS”.
Contoh lainnya beredar melalui TikTok pada 27 Agustus 2025. Unggahan tersebut memuat klaim “Resmi kabar Baik Dari Kementerian Agama Paket UMROH GRATIS TANPA BIAYA APAPUN, Kuota Terbatas Untuk 5.000 Orang Saja Daftar dan Dapatkan Kesempatan Umroh Gratis”. Postingan ini disertai foto Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, serta caption yang mengajak warganet segera mendaftar. Di kolom komentar, pengguna diarahkan untuk mengakses tautan yang disebut berada di bio profil.
Selain TikTok, hoaks serupa juga muncul di Facebook. Salah satu unggahan yang beredar pada 11 Juli 2025 menuliskan klaim “GRATIS! Umrah Resmi dari Kemenag 2025” dan menyebut Kemenag membuka pendaftaran umrah gratis 2025 untuk masyarakat Indonesia. Unggahan itu turut mencantumkan tautan yang mengarah ke sebuah situs tertentu.
Rangkaian contoh tersebut menunjukkan pola yang berulang: narasi “kuota terbatas”, ajakan segera mendaftar, serta arahan menuju tautan pendaftaran yang dibagikan melalui bio profil atau disematkan dalam unggahan. Masyarakat diimbau waspada terhadap informasi semacam ini, terutama jika mengatasnamakan lembaga pemerintah dan meminta pendaftaran melalui tautan yang tidak jelas.
