Badan Pusat Statistik (BPS) kembali dicatut dalam sejumlah informasi menyesatkan yang beredar di media sosial. Beberapa unggahan yang beredar memuat klaim seputar pendaftaran petugas sensus, lowongan kerja, hingga data rata-rata gaji warga Indonesia, lengkap dengan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs tertentu.
Salah satu hoaks yang beredar berkaitan dengan klaim rekrutmen 190 ribu petugas untuk Sensus Ekonomi Nasional 2026. Unggahan yang muncul di Facebook sejak 29 April 2026 itu menyertakan ajakan untuk segera mendaftar melalui tautan tertentu. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun juga mengarahkan warganet untuk mengecek tautan yang dicantumkan di bio profil.
Saat tautan tersebut diklik, pengguna diarahkan ke halaman situs yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor Telegram. Klaim yang menyebut tautan itu sebagai pendaftaran petugas sensus ekonomi dari BPS dinyatakan tidak benar.
Hoaks lain yang turut beredar adalah klaim bahwa BPS merilis data rata-rata gaji rakyat Indonesia sebesar Rp 78,6 juta. Informasi ini diunggah di Facebook pada 10 Februari 2026, disertai poster bergambar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan narasi yang menegaskan angka tersebut sebagai rata-rata gaji nasional. Klaim itu juga dinyatakan tidak benar.
Selain itu, muncul pula unggahan mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja di BPS untuk periode 2025/2026. Postingan yang beredar pada 5 Februari 2026 tersebut menyebut adanya rekrutmen “mitra statistik” untuk lulusan SMA/SMK dengan beberapa posisi, lalu mengarahkan pendaftaran melalui tautan tertentu.
Tautan tersebut mengarah ke halaman formulir digital yang meminta sejumlah data pribadi, termasuk nama sesuai KTP hingga nomor Telegram. Klaim bahwa tautan tersebut merupakan pendaftaran resmi lowongan kerja BPS dinyatakan tidak benar.
Rangkaian informasi palsu ini menunjukkan pola yang serupa, yakni mencatut nama BPS dan menyertakan tautan yang meminta data pribadi. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap unggahan semacam ini, terutama yang mengarahkan ke situs di luar kanal resmi dan meminta identitas pribadi.
