Sejumlah hoaks yang mencatut nama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali beredar di media sosial. Dua di antaranya muncul dalam bentuk video yang menampilkan seolah-olah Gibran menyampaikan program bantuan tertentu, disertai ajakan untuk berinteraksi atau mengirim pesan melalui tautan yang tersedia pada unggahan.
Hoaks terbaru yang beredar adalah video yang mengklaim Gibran menyampaikan program bantuan dana pensiunan. Berdasarkan penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, video tersebut telah melalui proses penyuntingan menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Berikut rangkuman dua hoaks yang teridentifikasi mencatut nama Wapres Gibran:
1. Klaim video Gibran menyampaikan program bantuan dana pensiunan
Cek Fakta Liputan6.com menemukan unggahan di Facebook pada 10 Juni 2026 yang menampilkan video berisi pernyataan: “Segera daftarkan diri anda dalam program bantuan dana pensiunan Indonesia. Dapatkan dukungan dan fasilitas khusus untuk meningkatkan kesejahteraan di masa pensiun. Anda jangan lewatkan kesempatan emas ini, daftarkan diri anda sekarang sebelum kuota pendaftarannya habis.”
Unggahan tersebut disertai keterangan “BANTUAN DANA PENSIUNAN” dan menampilkan menu untuk mengirim pesan. Hasil penelusuran menyimpulkan klaim tersebut tidak benar karena video telah diedit dengan teknologi AI.
2. Klaim video Gibran mengumumkan bantuan biaya sekolah hingga modal usaha
Hoaks lainnya ditemukan dalam unggahan Facebook pada 1 Juli 2026. Dalam video tersebut, Gibran diklaim mengatakan: “Assalamualaikum saya Gibran Rakabuming Raka hari ini mengumumkan kepada seluruh rakyat yang sedang membutuhkan biaya sekolah, biaya kuliah, bayar utang, modal usaha, atau keluhan ekonomi bisa langsung cair dengan hanya like share dan komentar kamu dari kota mana. Sesimpel itu asal jangan dipergunakan untuk foya foya saya akan membantu.”
Unggahan tersebut disertai caption “Yang sedang membutuhkan” dan memuat tautan untuk mengirim pesan. Cek Fakta Liputan6.com menyatakan klaim dalam video tersebut tidak benar.
Peredaran konten semacam ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian saat menerima informasi di media sosial, terutama unggahan yang mengatasnamakan pejabat publik dan disertai ajakan mengklik tautan atau mengirim pesan.
