Komite Rakyat Komune Hoai Duc melaporkan bahwa wilayahnya saat ini memiliki 23 desa dan 2 kawasan permukiman dengan total 22.494 rumah tangga. Dari hasil peninjauan, terdapat 4 desa dan 1 kawasan permukiman yang belum memenuhi kriteria jumlah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 185/2026/ND-CP.
Menurut laporan tersebut, laju urbanisasi yang cepat—ditandai dengan terbentuknya banyak kawasan perkotaan dan zona permukiman baru—telah memicu perubahan besar pada komposisi penduduk. Kondisi ini dinilai memerlukan penyesuaian dan penataan ulang batas-batas administratif agar selaras dengan situasi aktual.
Dalam penilaian pemerintah komune, sebagian besar desa dan kawasan permukiman di Hoai Duc memiliki struktur organisasi yang stabil dan infrastruktur yang relatif telah terinvestasi dengan baik. Tercatat terdapat 25 pusat kebudayaan dan balai komunitas yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan warga untuk kegiatan dan pertemuan. Sementara itu, posisi non-spesialisasi di tingkat desa dan kawasan permukiman juga disebut berada dalam kondisi yang baik sehingga mendukung pelaksanaan tugas.
Berdasarkan rencana yang diusulkan, Hoai Duc akan mempertahankan 18 desa dan kawasan permukiman yang telah memenuhi kriteria jumlah rumah tangga. Adapun 7 desa dan kawasan permukiman akan ditata ulang, yakni Lai Xa, Thuong Thuy, Phu Da, Pho Thu Y, Cao Trung, Giang Xa, serta Kawasan Permukiman No. 1.
Secara rinci, Desa Lai Xa akan ditata ulang agar sejalan dengan perencanaan, karakteristik penduduk, dan mempermudah pengelolaan, mengingat kawasan tersebut mengalami urbanisasi pesat dengan hadirnya banyak zona perkotaan dan perumahan baru.
Sementara itu, Kelompok Perumahan No. 1 yang sebelumnya berada di komune Kim Chung telah direorganisasi dan berganti nama menjadi Kelompok Perumahan Kim Chung. Perubahan ini disebut bertujuan melestarikan nama tempat tradisional sekaligus memperluas cakupan pengelolaan agar memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Untuk Desa Thuong Thuy, meski saat ini belum memenuhi jumlah rumah tangga yang dipersyaratkan, desa tersebut dinilai memiliki tradisi budaya dan keagamaan tersendiri serta berada di area yang direncanakan untuk pengembangan kawasan perumahan baru. Karena itu, rencana reorganisasi dilakukan dengan menambahkan penduduk dari kawasan perkotaan terdekat dan zona relokasi.
Dua desa, Phu Da dan Pho Thu Y, direncanakan digabung menjadi satu unit baru bernama Desa Phu Da. Penggabungan ini ditujukan agar memenuhi kriteria ukuran populasi dan jumlah rumah tangga, sekaligus mempermudah pengelolaan.
Penyesuaian juga akan dilakukan pada batas administratif Desa Cao Trung dan Giang Xa. Langkah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan realitas pembangunan Kawasan Perkotaan Selatan 32 serta wilayah di sepanjang Jalan Raya Nasional 32, dengan target meningkatkan efektivitas pengelolaan penduduk, pengelolaan lahan, dan kegiatan masyarakat.
Setelah reorganisasi, pemerintah komune menyatakan seluruh desa dan kawasan permukiman akan memenuhi kriteria jumlah rumah tangga sesuai ketentuan. Dalam proyeksi setelah penataan ulang, Kawasan Permukiman Kim Chung diperkirakan memiliki 1.771 rumah tangga dengan 5.560 penduduk; Desa Lai Xa 1.817 rumah tangga dengan 5.855 penduduk; dan Desa Giang Xa 1.826 rumah tangga dengan 6.266 penduduk.
Ketua Komite Rakyat Komune Hoai Duc, Nguyen Huy Hoang, menyatakan penataan ulang dan reorganisasi ini tidak hanya untuk menjalankan regulasi dari pemerintah pusat dan kota, tetapi juga untuk menyederhanakan aparatur administrasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan di tingkat akar rumput, memenuhi kebutuhan pembangunan perkotaan, membangun pemerintahan daerah dua tingkat, serta meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Sesuai rencana, reorganisasi desa dan kawasan permukiman di Komune Hoai Duc akan dimulai pada awal Juni 2026. Berkas rencana akan diselesaikan dan diserahkan kepada pihak berwenang pada Juni, sementara resolusi dan keputusan persetujuan reorganisasi ditargetkan diumumkan pada awal Juli 2026. Saat ini, Komite Rakyat komune tersebut menyatakan tengah mengarahkan instansi dan unit terkait untuk berkoordinasi agar pelaksanaan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan, sekaligus membangun konsensus di tengah masyarakat.
