Efektivitas sebuah keputusan kebijakan dinilai nyata ketika mampu menghadirkan perubahan konkret dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, praktik di lapangan dipandang sebagai ukuran paling objektif untuk menilai apakah kebijakan benar-benar bekerja, bukan sekadar baik di atas kertas.
Namun, peralihan dari rancangan kebijakan menjadi pelaksanaan yang menghasilkan dampak membutuhkan upaya besar dari berbagai tingkatan, sektor, dan daerah. Peran pemimpin dan kapasitas manajerial disebut menjadi faktor penting yang menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara konsisten hingga tingkat akar rumput.
Penilaian terhadap kebijakan, menurut gagasan tata kelola modern, perlu bertumpu pada efektivitas hasil dan dampak sosial. Pada saat yang sama, hasil nyata juga mencerminkan kemampuan para manajer dan administrator dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam praktiknya, berbagai mekanisme dan kebijakan kerap dikeluarkan dengan cepat, tetapi tidak selalu efektif saat diterapkan. Bahkan, dengan mekanisme yang sama, hasil implementasi dapat berbeda antarwilayah dan antarsektor. Salah satu contoh yang disorot adalah pencairan investasi publik: ada daerah yang mampu mencapai tingkat pencairan tinggi sehingga proyek dapat segera berjalan dan mendukung pembangunan ekonomi-sosial, sementara daerah, kementerian, atau sektor lain menunjukkan pencairan rendah yang berujung pada penundaan proyek dan pemborosan sumber daya.
Perbedaan serupa juga terlihat dalam pelayanan administrasi. Dengan sistem hukum dan prosedur yang sama, sebagian tempat mampu memproses urusan warga dan pelaku usaha secara cepat, efisien, dan efektif, sehingga mengurangi kebutuhan bolak-balik. Di tempat lain, proses justru tersendat dan menambah biaya kepatuhan bagi warga serta bisnis.
Sejumlah penyebab diidentifikasi, antara lain adanya pejabat yang meskipun memiliki kemampuan, ragu berinovasi karena kekhawatiran terhadap risiko selama pelaksanaan. Selain itu, evaluasi kinerja yang masih terlalu umum dan tidak terhubung dengan tenggat serta produk yang jelas dinilai memunculkan mentalitas bahwa bekerja atau tidak bekerja tidak membawa konsekuensi berarti. Kondisi ini disebut menjadi hambatan utama yang membuat kebijakan, termasuk yang baik sekalipun, berjalan lambat di lapangan.
Untuk mencegah implementasi menjadi titik lemah, pembaruan dalam evaluasi kader dinilai diperlukan. Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menekankan pentingnya penilaian berdasarkan sejauh mana hambatan dihilangkan, sumber daya dimanfaatkan, dan kehidupan masyarakat membaik. Ia menyatakan hasil implementasi harus menjadi dasar terpenting dalam mengevaluasi kader, terutama mereka yang memegang posisi kepemimpinan, dengan memberi penghargaan bagi yang berprestasi, melindungi mereka yang berani berinovasi, serta menindak tegas penghindaran tanggung jawab, penundaan, dan formalisme.
Untuk menjaga objektivitas dan menghindari penilaian yang subjektif, evaluasi pejabat didorong berbasis “data, produk, dan hasil aktual”. Melalui data, kinerja dapat dilihat lewat indikator terukur seperti waktu pemrosesan, tingkat ketepatan waktu penyelesaian, tingkat layanan publik daring, tingkat kepuasan warga, tingkat penyelesaian pengaduan, serta kecepatan pencairan investasi publik. Indikator tersebut disebut dapat dikuantifikasi dan dipantau secara real-time, sehingga menjadi dasar yang lebih andal dalam menilai kinerja tanpa salah menilai pejabat.
Selain berbasis data, keterbukaan juga dinilai penting melalui pengungkapan publik yang transparan terkait kemajuan, produk, dan hasil implementasi. Ketika tujuan dipublikasikan, masyarakat dapat mengetahui komitmen lembaga negara. Pembaruan berkala memungkinkan Front Persatuan Nasional Vietnam, organisasi politik dan sosial, serta masyarakat melakukan pemantauan terhadap kepatuhan lembaga dan pemimpinnya pada rencana yang ditetapkan.
Apabila produk dan hasil akhir diungkap secara jelas dan dibandingkan dengan target awal, akuntabilitas dinilai tidak lagi menjadi formalitas, melainkan kewajiban. Kinerja yang baik disebut perlu diapresiasi dan segera direplikasi, sementara kinerja yang buruk harus diperbaiki, ditangani, dan diselesaikan tepat waktu.
Pada akhirnya, ketika hambatan dapat dihilangkan dan sistem berjalan lancar, sumber daya dapat dimanfaatkan lebih efektif, produktivitas serta daya saing meningkat, negara menjadi lebih aman, dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih nyata. Kondisi tersebut dipandang sebagai ukuran paling akurat atas kapasitas manajemen dan kepemimpinan, sesuai tuntutan pembangunan nasional di era baru.
