Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk memperingati Hari Boyong, peristiwa perpindahan pusat pemerintahan (ibu kota) dari Kecamatan Berbek ke wilayah Kecamatan Nganjuk yang terjadi pada 1880. Peringatan ini disebut tidak hanya menjadi seremonial sejarah, tetapi juga momentum untuk merefleksikan komitmen pembangunan daerah, terutama dalam tata ruang, ketahanan pangan, dan konektivitas infrastruktur.
Bupati Nganjuk Marhaen, didampingi Wakil Bupati Trihandy, menegaskan makna “Boyong” sebagai keberanian melakukan transformasi demi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keputusan Bupati Sosrokoesoemo III pada masa itu dinilai sebagai langkah penting yang menjadi fondasi modernisasi Nganjuk.
Marhaen menyampaikan bahwa perpindahan ibu kota pada 1880 menunjukkan kebijakan spasial yang mempertimbangkan kebutuhan logistik, aksesibilitas, serta masa depan ekonomi masyarakat. Nilai tersebut, kata dia, menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk yang berbasis pertanian modern.
Catatan geohistori menyebut Berbek yang berada di lereng Gunung Wilis pada awalnya dipilih dengan pertimbangan keamanan tradisional. Namun, kondisi geografis yang relatif terisolasi dan keterbatasan akses transportasi membuat wilayah itu dinilai sulit berkembang sebagai pusat administrasi modern.
Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, pemerintah pada masa itu memindahkan pusat pemerintahan ke dataran rendah Nganjuk. Pemindahan ini dipandang strategis karena sejumlah keunggulan, antara lain konektivitas transportasi yang menghubungkan Nganjuk dengan jalur utama Solo–Surabaya melalui jalan nasional, serta dilalui perlintasan kereta api Surabaya–Solo. Selain itu, topografi yang lebih terbuka dinilai memudahkan ekspansi permukiman, pusat perdagangan, dan layanan publik.
Keunggulan lain yang disebut adalah peluang pengembangan sektor agroindustri. Kondisi tanah dataran rendah yang subur membuka jalan bagi berkembangnya industri sekunder, termasuk kejayaan pabrik-pabrik gula pada masanya.
Wakil Bupati Trihandy menambahkan bahwa pembangunan menuju kota modern tidak boleh menggeser identitas Nganjuk sebagai salah satu lumbung pangan. Ia mencontohkan integrasi sistem irigasi teknis sebagai bagian dari perencanaan tata ruang yang diadopsi dari masa lalu.
Trihandy menyebut jaringan irigasi sekunder serta infrastruktur pengairan tradisional, termasuk aset bangunan pelintas air (buk) bersejarah yang dibangun sejak era kolonial, hingga kini masih berfungsi menopang produktivitas pertanian warga.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemkab Nganjuk untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan industri baru, tetapi memastikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi modern dan ketahanan pangan perlu dijaga, sejalan dengan fondasi pembangunan yang telah diletakkan pada masa sebelumnya.
Melalui peringatan Hari Boyong, Pemkab Nganjuk mengajak masyarakat melihat pembangunan daerah secara konstruktif. Setiap kebijakan infrastruktur dan tata ruang yang diambil saat ini, disebut akan menjadi bagian dari sejarah yang memengaruhi kemakmuran generasi Nganjuk di masa depan.
