MAMUJU, Sulawesi Barat — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang diberlakukan PT Pertamina (Persero) sejak Rabu, 10 Juni 2026, mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa di daerah. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina Patra Niaga membuka indikator pasar dan formula evaluasi harga secara transparan kepada publik.
Berdasarkan data penyesuaian harga Pertamina per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) di Pulau Jawa naik Rp3.950, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara di Provinsi Sulawesi Barat, harga Pertamax tercatat mencapai Rp16.650 per liter.
Ketua GMNI Cabang Mamuju, Dicky Wahyudi, menilai lonjakan harga yang mendekati Rp4.000 per liter menjadi beban berat bagi masyarakat. Ia meminta pemerintah menyampaikan alasan yang dinilainya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kementerian ESDM dan PT Pertamina harus memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka ke publik mengenai formula evaluasi yang mereka gunakan. Kenaikan di Sulawesi Barat hingga mencapai Rp16.650 per liter ini sangat signifikan. Transparansi mutlak diperlukan agar masyarakat tidak merasa dikorbankan secara sepihak,” kata Dicky dalam keterangan pers di Mamuju, Jumat (12/6/2026).
Dicky juga menyoroti anggapan bahwa Pertamax hanya dikonsumsi kelompok masyarakat tertentu. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan penggunaan Pertamax telah meluas, termasuk oleh masyarakat umum.
“Pertamax ini bukan lagi konsumsi eksklusif kendaraan dinas atau mobil mewah. Kendaraan roda dua milik masyarakat umum, pekerja komuter, hingga kurir logistik lokal mayoritas sudah menggunakan Pertamax. Anggapan bahwa ini tidak memukul masyarakat bawah adalah keliru,” ujarnya.
GMNI Mamuju turut mengingatkan potensi terjadinya cost-push inflation atau inflasi yang dipicu kenaikan biaya produksi dan operasional. Dicky menilai dampaknya berpotensi menekan pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Mamuju yang sensitif terhadap perubahan biaya transportasi dan logistik.
“Kenaikan ini pasti berefek langsung kepada pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Sektor usaha mikro sangat sensitif terhadap biaya transportasi dan logistik. Ketika harga Pertamax naik setinggi ini, biaya operasional mereka membengkak, sedangkan mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual ke konsumen karena daya beli masyarakat juga sedang melemah,” kata Dicky.
Di akhir pernyataannya, DPC GMNI Mamuju menyatakan akan terus mengawal perkembangan ekonomi pasca-kenaikan BBM tersebut. Mereka meminta Pertamina Regional Sulawesi dan Dinas Koperindag setempat turun ke lapangan untuk memantau serta mengantisipasi dampak lanjutan terhadap stabilitas harga bahan pokok di pasar tradisional Mamuju.
Dicky juga memperingatkan bahwa tanpa penjelasan yang memadai terkait mekanisme penetapan harga, kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional berisiko menurun dan dapat memicu keresahan di daerah.
“Jangan sampai kenaikan BBM nonsubsidi ini menjadi pemicu baru keresahan. Pemerintah harus hadir dengan data, bukan sekadar wacana. Masyarakat berhak tahu kenapa harus bayar lebih mahal,” ujarnya.
Secara kelembagaan, GMNI Cabang Mamuju menyatakan siap menggelar aksi lanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada transparansi dan langkah konkret dari pemerintah.
“Kami akan terus kawal. Jika Pertamina dan ESDM bungkam, maka jalanan akan jadi ruang kami menyampaikan aspirasi,” kata Dicky.
