Pemerintah Kota Hanoi menegaskan komitmennya untuk menjalankan Proyek Pembangunan Boulevard Lanskap Sungai Merah secara tegas, serentak, ilmiah, ketat, dan sesuai peraturan. Seluruh komite Partai di semua tingkatan diminta melaksanakan proyek dengan tekad politik tertinggi, mengikuti prinsip “pemerintah daerah memutuskan, pemerintah daerah melaksanakan, pemerintah daerah bertanggung jawab”, sekaligus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kader, anggota Partai, aparatur sipil, dan pegawai publik dalam pelaksanaannya.
Proyek Boulevard Lanskap Sungai Merah disebut sebagai salah satu proyek infrastruktur penting bagi pembangunan Ibu Kota pada era baru. Proyek ini juga termasuk dalam sembilan poros pembangunan utama Kota Hanoi dalam Rencana Induk Kota Hanoi dengan visi 100 tahun. Fungsinya dirancang sebagai poros ruang hijau sentral, serta poros ekonomi, komersial, jasa, budaya kreatif, dan pengembangan perkotaan di sepanjang kedua sisi Sungai Merah, sehingga dipandang sebagai salah satu proyek strategis terbesar Hanoi dalam beberapa dekade terakhir.
Sesuai jadwal, pelaksanaan proyek ditetapkan mulai 2026 dengan target penyelesaian pada 2038. Untuk mengarahkan implementasi, Komite Tetap Komite Partai Hanoi mengeluarkan Arahan No. 16-CT/TU tertanggal 10 Juni 2026 tentang penguatan kepemimpinan dan bimbingan komite Partai di semua tingkatan dalam pelaksanaan Proyek Investasi Boulevard Lanskap Sungai Merah.
Pesan utama arahan tersebut menekankan perlunya mendorong peran komite Partai di semua tingkatan, terutama peran perintis komite Partai tingkat akar rumput. Secara khusus, arahan berlaku bagi 16 kecamatan dan wilayah lokasi proyek, yakni Hong Ha, O Dien, Thuong Cat, Dong Ngac, Phu Thuong, Linh Nam, Thanh Tri, Nam Phu, Hong Van, Me Linh, Thien Loc, Vinh Thanh, Dong Anh, Bo De, Long Bien, dan Bat Trang.
Di wilayah-wilayah tersebut, Komite Tetap Komite Partai Kota meminta agar peran teladan kader dan anggota Partai diperkuat, serta menegaskan tanggung jawab pimpinan komite Partai dan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas kehidupan masyarakat selama proses pelaksanaan proyek.
Dalam pelaksanaan, pemerintah kota menekankan “enam prinsip yang jelas”, yakni penanggung jawab yang jelas, tugas yang jelas, wewenang yang jelas, tanggung jawab yang jelas, jangka waktu yang jelas, dan hasil yang jelas. Untuk memenuhi persyaratan itu, setiap kecamatan dan distrik diminta membentuk kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Komite Partai guna mengawasi, memeriksa, dan memantau pelaksanaan proyek secara langsung.
Arahan juga menekankan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat. Para pemimpin di tingkat akar rumput diminta memahami kebutuhan warga dan memastikan layanan publik berjalan, termasuk melalui kerja mobilisasi massa, dialog, dan keterlibatan warga. Mereka diminta proaktif memahami situasi lokal, pemikiran, serta aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan warga memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, pejabat tingkat akar rumput ditugaskan menerapkan motto “mendatangi setiap gang, mengetuk setiap pintu, memeriksa setiap kasus” agar permintaan sah warga dapat segera ditangani. Pemerintah kota juga berencana membangun mekanisme dialog terbuka dan teratur dengan masyarakat, memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam menerima dan memproses umpan balik, serta menyelesaikan aspirasi sah warga guna mencegah munculnya titik rawan dan persoalan keamanan-ketertiban yang kompleks.
Komite Tetap Komite Partai Kota menegaskan bahwa arahan tertinggi dalam implementasi adalah menjaga keseimbangan kepentingan secara harmonis antara negara, rakyat, dan masyarakat; menempatkan rakyat sebagai pusat sekaligus subjek pembangunan; serta melindungi hak dan kepentingan sah warga sesuai hukum.
Proyek ini disebut sebagai tugas politik penting bagi seluruh sistem politik kota. Dengan meninjau pelaksanaan proyek-proyek penting lain sebelumnya, pemerintah kota menilai ada pelajaran yang dapat diterapkan, terutama terkait peran komite Partai tingkat akar rumput, keteladanan kader dan pemimpin setempat, serta keterlibatan serentak seluruh sistem politik dari tingkat kota hingga akar rumput.
Koordinasi yang lancar dan pemahaman yang terpadu dinilai membantu menjaga kemajuan proyek, khususnya dalam pembebasan lahan, sambil mempertahankan stabilitas politik dan sosial. Komite Partai lokal juga didorong menerapkan pendekatan fleksibel dan kreatif, mulai dari pertemuan langsung dengan rumah tangga untuk mendengar dan membujuk, hingga pemanfaatan platform digital untuk memperbarui kemajuan harian serta menerima dan menindaklanjuti saran secara cepat.
Selain itu, inspeksi dan pengawasan di seluruh proses implementasi ditekankan untuk memastikan mekanisme dan kebijakan—terutama terkait penggusuran lahan dan pemukiman kembali—berjalan sesuai ketentuan. Langkah korektif juga diminta dilakukan segera bila ditemukan kekurangan, dengan tujuan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Dalam kerangka yang lebih luas, pemerintah kota menilai percepatan pembangunan ibu kota dalam beberapa waktu terakhir turut dipengaruhi oleh peran organisasi Partai di tingkat akar rumput yang memastikan tugas politik dijalankan serentak dan memperoleh dukungan publik. Sejumlah penekanan yang diangkat meliputi inovasi metode kepemimpinan, peningkatan tanggung jawab pimpinan, serta perbaikan gaya kerja dengan prinsip menyelesaikan pekerjaan secara cepat, benar, efektif, dan tuntas.
Pemerintah kota juga menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan harus berorientasi pada kehidupan dan kebahagiaan rakyat, termasuk dengan memprioritaskan keamanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di saat yang sama, pilihan kebijakan yang tepat, fokus pada terobosan, dan mobilisasi kekuatan seluruh sistem politik disebut penting, termasuk menjadikan pembebasan lahan sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi hambatan utama pembangunan infrastruktur.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Proyek Boulevard Lanskap Sungai Merah dan proyek-proyek kunci lainnya dinilai menuntut semangat inovasi, tindakan tegas, dan visi jangka panjang dari komite Partai serta otoritas di semua tingkatan, agar peluang pembangunan ibu kota pada era baru tidak terlewatkan.
